Militer Sudan masih berjaga-jaga di ibu kota. (Foto: AFP)
Militer Sudan masih berjaga-jaga di ibu kota. (Foto: AFP)

Indonesia Minta Militer Sudan Lindungi Warga Sipil

Internasional konflik sudan
Sonya Michaella • 10 Juni 2019 08:14
Jakarta: Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang kini sedang terjadi di Sudan. Indonesia mengharapkan seluruh pihak untuk menahan diri.
 
"Indonesia juga mengharapkan agar pihak militer dan keamanan dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap rakyat sipil," sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 10 Juni 2019.
 
Indonesia berharap agar proses transisi berjalan dengan damai dan dialog terus dikedepankan sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat Sudan serta dengan tetap menghormati hukum humaniter internasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga korban," lanjut pernyataan itu.
 
Hingga kini, setidaknya 113 orang telah menjadi korban bentrokan antara warga sipil dan militer tersebut. Bahkan, 40 jasad ditemukan di sekitar Sungai Nil.
 
Baca:Puluhan Mayat Demonstran Sudan Bergelimpangan di Sungai Nil
 
Jumlah korban jiwa yang terus bertambah membuat kondisi Sudan semakin tidak kondusif. Ajakan negosiasi tanpa syarat yang diajukan pemerintah militer juga ditolak demonstran.
 
Pada 5 Juni kemarin, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah menggelar rapat darurat secara tertutup terkait situasi di Sudan. Rapat ini diinisiasi oleh Jerman dan Inggris.
 
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mneyerukan negosiasi untuk peralihan kekuasaan secara damai. Ia khawatir, bentrokan ini akan memakan lebih banyak korban sipil.
 
Dewan Militer diketahui saat ini mengendalikan pemerintahan di Sudan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan pada 11 April lalu.
 
Baca:Penguasa Militer Sudan Serukan Pemilu dalam 9 Bulan
 
Sementara itu, penguasa militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan militer telah memutuskan untuk membatalkan kesepakatan dengan para pengunjuk rasa. Dia menyerukan untuk diadakan pemilihan dalam waktu sembilan bulan.
 
Burhan mengatakan pemilihan itu akan berlangsung di bawah pengawasan regional dan internasional. Pernyataan ini keluar setelah perundingan dengan Aliansi Kebebasan dan Perubahan gagal.

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif