Sebagai tanda ancaman yang ditimbulkan dari meningkatnya serangan di seantero negeri, parlemen Burkina Faso telah menyetujui undang-undang yang akan membuat warga sipil menjalani pelatihan minimal sebelum diberikan senjata.
Menteri Pertahanan Cheriff Sy mengatakan, semua rekrutmen akan diberikan pelatihan selama dua pekan, dengan berbagai topik seperti bagaimana menggunakan senjata dan masalah disiplin.
Namun, taktik tersebut kemungkinan meningkatkan kekhawatiran tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras negara itu terhadap ekstrimisme militan.
Militer Burkina Faso sudah dikritik karena pembunuhan yang dilakukan selama penumpasan. PBB telah menyuarakan keprihatinan tentang kurangnya pengawasan terhadap kelompok main hakim sendiri.
"Ini bukan masalah membuat meriam," kata Sy tentang usulan itu.
"Kami ingin mencegah para sukarelawan ini menjadi milisi," tegasnya, disiarkan dari The Independent, Jumat 24 Januari 2020.
Relawan harus berusia 18 tahun dan akan menjalani "pemeriksaan moral" sebagai bagian dari pelatihan mereka, tambah menteri pertahanan.
Bonus demobilisasi akan diberikan dalam upaya mengintegrasikan kembali sukarelawan di masa depan, ketika mereka tidak lagi diperlukan untuk dinas militer.
Tunjangan kesehatan juga akan dibayarkan kepada mereka yang terluka saat bertugas, kata Sy.
Terlepas dari pelatihan dan bantuan dari Prancis dan Amerika Serikat, militer Burkina Faso telah berjuang untuk menahan penyebaran ekstremisme.
Pada Rabu, pemerintah menyatakan dua hari berkabung nasional setelah serangan terhadap dua desa menewaskan sedikitnya 36 warga sipil.
Kematian akibat serangan meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 80 pada 2016 menjadi lebih dari 1.800 pada 2019, setelah "gelombang serangan teroris yang menghancurkan terhadap target sipil dan militer", menurut PBB.
Sy mengatakan penggunaan relawan sipil adalah pengakuan bahwa militer negara itu ‘kekurangan tenaga’.
Angkatan bersenjata Burkina Faso telah dikritik karena melakukan pelanggaran dalam perjuangan mereka melawan pelbagai kelompok ekstremis.
Tahun lalu, Human Rights Watch mengatakan lebih dari 150 pria, sebagian besar penggembala etnis Peuhl, telah dibunuh oleh pasukan keamanan Burkinabe setelah dituduh mendukung atau menyembunyikan para ekstremis.
Komite ahli PBB tentang penyiksaan juga memperingatkan pada November bahwa beberapa kelompok main hakim sendiri yang disebut koglweogo, yang telah bekerja secara informal dengan pasukan keamanan negara, tidak dimonitor secara memadai.
Komite itu menyuarakan keprihatinan bahwa kelompok-kelompok itu telah terlibat dalam pembantaian puluhan penggembala pada Januari 2019.
Pembunuhan oleh pasukan keamanan semacam itu hanya meningkatkan elan militan, menurut sejumlah aktivis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
