Bilateral dilakukan dengan Menlu Rumania, Aljazair, Solomon Islands, Guatemala, Estonia, Ceko, dan Presiden Majelis Umum PBB.
"Kerja sama ekonomi, pengarusutamaan isu perempuan, serta isu Palestina di Dewan Keamanan PBB menjadi fokus pembicaraan saya dengan negara sahabat di hari kedua ini," kata Retno dikutip dari pernyataan Kemenlu RI yang diterima Medcom.id, Kamis, 26 September 2019.
Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, Indonesia akan terus mendorong pembentukan instrumen perdagangan bilateral seperti Preferential Trade Agreement (PTA) serta mengajak kolaborasi pihak swasta dan BUMN.
"Dengan Aljazair, Indonesia usulkan agar kedua negara memiliki PTA. Saya juga sampaikan keinginan WIKA dan Pertamina memperluas business engagement di Aljazair," tutur Retno. Dia mengatakan kehadiran Pertamina dan WIKA di Aljazair menuai banyak pujian.
Menlu Retno tekankan pentingnya memulai inisiatif-inisiatif baru untuk mendorong interaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara sahabat di wilayah Eropa Tengah dan Timur serta Amerika Selatan dan Karibia saat bicara dengan Menlu Guatemala dan Ceko.
"Saya mengundang negara sahabat untuk hadir dalam forum bisnis Amerika Latin dan Karibia serta forum bisnis negara-negara visegrad yang akan dilaksanakan di Jakarta," imbuhnya.
Diskusi mengenai perempuan dibahas bersama dengan Menlu Rumania. Retno menyebutkan pengarusutamaan isu perempuan dalam kebijakan luar negeri dan forum global sangat penting.
Dalam pertemuan dengan Presiden Majelis Umum, Tijani Muhammad Bande, Retno menekankan kembali dukungan Indonesia terhadap program program Majelis Umum PBB. Indonesia mendukung program dan prioritas PBB yang baru, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai multilateralisme yang saat ini sedang menghadapi tantangan besar.
Isu Palestina juga dibahas dengan Bande. "Saya secara khusus juga membahas mengenai perkembangan isu Palestina di PBB, karena isu ini isu prioritas bagi Indonesia," seru mantan Dubes RI untuk Belanda ini.
Sebelumnya, selama menjabat Presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei lalu, Indonesia telah menyoroti perluasan pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
