Referendum ini digelar untuk kemerdekaan Kurdi di tengah tekanan pemerintah pusat dan juga sejumlah negara asing.
Pemungutan suara ini berlangsung di daerah yang disengketakan antara Kota Erbil Utara dan ibu kota Baghdad, serta Provinsi Kirkuk.
Pemerintah pusat di Baghdad, yang sangat menentang referendum, berusaha menguasai pos perbatasan regional sejak kemarin untuk mengantisipasi pemungutan suara.
Pemerintah Irak juga telah meminta negara-negara asing untuk berhenti mengimpor minyak dari wilayah Kurdi.
Dalam sebuah pidato di televisi, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi memperingatkan adanya konsekuensi berat dari referendum tersebut.
"Ini adalah keputusan yang tidak konstitusional terhadap struktur sosial warga. Kami tidak akan mengakui referendum, juga hasilnya," kata Abadi, seperti dikutip Al-jazeera, Senin 25 September 2017.
"Kami akan mengambil langkah lanjutan untuk melindungi kesatuan negara dan kepentingan setiap warga negara yang tinggal di Irak untuk tetap bersatu," lanjut dia.
Sementara itu, Presiden Irak wilayah Kurdi, Masoud Barzani bersikeras untuk tetap melaksanakan referendum. Hasil dari referendum ini akan diumumkan keesokan harinya.
Kamis lalu, DK PBB mendesak adanya "dialog dan kompromi" untuk menyelesaikan perbedaan antara pemerintah Irak dengan otoritas Kurdi.
DK PBB menilai referendum juga berpotensi melemahkan kampanye militer Irak dalam melawan kelompok militan Islamic State (ISIS), di mana "pasukan Kurdi memegang peranan krusial."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
