Dalam daftar tersebut, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir menuntut agar Qatar menghentikan pembangunan pangkalan militer dan kerja sama militer dengan Turki.
"Kami menyetujui dan menghargai sikap Qatar yang menentang daftar tuntutan ini. Daftar ini bertentangan dengan hukum internasional karena Anda tidak dapat menyerang atau campur tangan atas kedaulatan sebuah negara," ujar Erdogan.
Erdogan menambahkan, adanya Turki dalam daftar tuntutan ini merupakan wujud ketidaksukaan negara-negara Arab terhadap negaranya.
"Haruskah kita mendapat izin saat kita membuat perjanjian kerja sama pertahanan dengan negara manapun?" tanya Erdogan, seperti dikutip Telegraph, Senin 26 Juni 2017.
Dalam tuntutan tersebut, Qatar juga diminta untuk segera menutup siaran media Al Jazeera yang dianggap mendukung militan.
Terkait Iran, dokumen tersebut menyebutkan Qatar harus menutup jabatan diplomatik di Teheran, mengusir anggota Garda Revolusioner dari Qatar, dan hanya melakukan perdagangan dengan Iran yang mematuhi sanksi AS.
Berdasarkan kesepakatan nuklir 2015, sanksi terkait nuklir terhadap Iran telah berkurang, namun sanksi lainnya tetap berlaku.
Jika setuju untuk mematuhi daftar tuntutan, maka Qatar akan diaudit setiap sebulan sekali untuk tahun pertama, dan kemudian sekali per kuartal di tahun kedua. Selama 10 tahun berikutnya, Qatar akan terus dipantau apakah masih patuh terhadap aturan atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
