Petugas unit antihuru-hara bergerak cepat saat para demonstran bergerak di luar sebuah masjid di Istanbul. Pengunjuk rasa meneriakkan kecaman bahwa pemerintahan "fasis" dan "kami tidak akan tinggal diam." Unjuk rasa terjadi beberapa jam setelah sembilan jurnalis ditangkap aparat meski belum ada persidangan.
Menurut laporan AFP, Sabtu (5/11/2016), massa terpecah setelah petugas menyemprotkan air dingin dari truk, menggunakan gas air mata dan peluru karet.
Kesembilan jurnalis, beberapa di antaranya tokoh ternama dalam media Turki, ditangkap dalam penggerebekan pada Senin lalu. Mereka ditangkap sebagai bagian dari operasi penyisiran Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap gerakan kritik yang berpotensi berujung kudeta.
Setelah penangkapan kesembilan jurnalis, sejumlah pengadilan Turki memerintahkan adanya "pemadaman" media. Lewat perintah itu, media di Turki dilarang melaporkan penahanan kesembilan jurnalis tersebut.
Penangkapan merupakan bagian dari operasi besar Erdogan usai kudeta gagal pada Juli. Sejak percobaan kudeta berakhir, lebih dari 100 media ditutup dan puluhan jurnalisnya ditahan.
Pendemo memegang surat kabar Cumhuriyet. (Foto: Getty)
Tim jaksa Turki mengatakan staf Cumhuriyet diduga melakukan kejahatan atas nama militan Kurdi dan Fethullah Gulen, tokoh yang dituding Erdogan sebagai dalang utama kudeta.
Tahun ini, mantan pemimpin Cumhuriyet, Can Dundar, divonis penjara lima tahun 10 bulan karena dituduh merilis rahasia negara di halaman depan surat kabar.
Setelah ditangkap, Dundar menulis di Twitter: "'Kejahatan' kami adalah tulisan kami, headline kami, berita kami. Kami akan menulis lagi. Kami akan menulis lebih banyak lagi.."
Serangkaian penangkapan memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Turki. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengaku "sangat khawatir" terhadap penangkapan di Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat John Kirby mengatakan adanya "tren kekhawatiran" dari pembatasan kebebasan berekspresi di Turki.
Jumat kemarin, otoritas Turki kembali memicu kontroversi dengan menerapkan sejumlah larangan menggunakan media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
