Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Anita Lidya Luhulima, mengatakan jika AS tidak mendanai WHO lagi, maka akan berdampak besar. Pasalnya, AS memiliki nilai kontribusi sebesar 14,6 persen dari total anggaran WHO.
"Tentu akan berdampak, dan mudah-mudahan yang lain tidak ada yang ikut. Tapi setahu saya sampai saat ini semua masih memberikan dukungannya," kata Anita, dalam web seminar Diplomasi Multilateral Indonesia di tengah Covid-19, Kamis 30 April 2020.
Anita mengatakan AS memiliki kontribusi reguler yang paling besar. Namun, dampak besarnya akan seperti apa, Anita mengatakan assessmentnya akan dilihat nanti.
Pasalnya, AS juga sudah bukan anggota Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) sejak 2019. Namun, UNESCO sudah bisa beradaptasi dengan keluarnya Negeri Paman Sam, dan mendapat dana dari pihak donor.
"Karena selain kontribusi reguler, ada juga kontribusi yang sifatnya sukarela dari negara anggota maupun pihak donor," imbuh dia.
Dia menambahkan, pada tahun anggaran 2018/2019, jumlah penerimaan dana WHO dari kontribusi yang bersifat sukarela jauh lebih besar daripada kontribusi tahunan.
Sementara itu, Indonesia membayar kontribusi tahunan untuk keanggotaan di 200 organisasi internasional sebesar Rp800 hingga 900 miliar. Anita mengungkapkan selama dua tahun ke depan, Indonesia masih akan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jumlah yang sudah ditentukan.
Pertengahan April ini, Presiden AS Donald Trump mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pendanaan untuk WHO. Ia mengatakan bahwa WHO "telah gagal menjalankan tugas dasarnya" dalam merespons pandemi virus korona (covid-19).
Trump menuduh agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah melakukan kesalahan manajemen dan menutup-nutupi penyebaran covid-19 setelah muncul di Tiongkok pada akhir 2019. Oleh karena itu, Trump menilai WHO harus bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
