NEWSTICKER
Ilustrasi oleh Medcom.id.
Ilustrasi oleh Medcom.id.

Kelompok HAM Sebut 21 Warga Sipil Diserang Tewas di Kamerun

Internasional pembunuhan kamerun ham
Arpan Rahman • 27 Februari 2020 19:10
Yaounde: Kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), menuduh pasukan bersenjata Kamerun ambil bagian dalam pembunuhan sedikitnya 21 warga sipil bulan ini. Kejadian berlangsung di sebuah wilayah di mana pasukan memerangi separatis anglofon.
 
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, kelompok HAM berbasis di Amerika Serikat itu mengatakan 13 anak-anak dan seorang wanita hamil dibunuh oleh pasukan pemerintah dan penggembala bersenjata Fulani di desa Ngarbuh pada 14 Februari.
 
Mereka juga membakar lima rumah, menjarah sejumlah besar properti lainnya, dan memukuli penduduk, HRW melaporkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pembunuhan itu sangat keterlaluan, pelanggarannya begitu terang-terangan dan bukti sangat merusak. Pembunuhan itu disengaja dan ditujukan untuk menghukum penduduk yang dicurigai menyembunyikan dan bekerja sama dengan separatis," kata Ilaria Allegrozzi, peneliti senior HRW Afrika.
 
"Pembunuhan mengerikan warga sipil, termasuk anak-anak, adalah kejahatan mengerikan yang harus diselidiki secara efektif dan independen, dan mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan," serunya, dinukil dari Al Jazeera, Kamis 27 Februari 2020.
 
Insiden itu terjadi di bagian terpencil wilayah Northwest -- salah satu dari dua wilayah berbahasa Inggris yang dicengkeram konflik dipicu tuntutan kemerdekaan dari warga Kamerun yang mayoritas berbahasa Prancis.
 
Militer mengatakan hanya lima kematian warga sipil, yang katanya terjadi ketika kontainer bahan bakar meledak dalam baku tembak. Pemerintah sudah membantah apa yang disebutnya "tuduhan keterlaluan dan menyesatkan".
 
Pada Senin, ratusan demonstran pro-pemerintah, memegang plakat dan meneriakkan slogan, berkumpul di luar kedutaan Prancis di Kamerun untuk memprotes apa yang mereka sebut intervensi Paris dalam urusan dalam negeri Kamerun.
 
Ini terjadi setelah pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu bahwa ia akan memberikan "tekanan maksimum" pada Presiden Kamerun Paul Biya atas konflik separatis di wilayah berbahasa Inggris di Kamerun.
 
"Saya memberi tekanan maksimum pada (Presiden Kamerun) Paul Biya dalam urusan dia dengan krisis di wilayah anglofon dan bahwa dia harus memperlakukan oposisi politik dengan hormat dan dia akhirnya membebaskan pemimpin oposisi Maurice Kamto," kata Macron dalam sebuah video yang dibagikan secara luas di media sosial.
 
"Kami melihat bahwa situasinya memburuk dan saya akan memanggilnya sehingga situasi yang tidak tertahankan bisa terhenti," tukasnya.
 
Marah dengan pernyataan Macron, seorang pengunjuk rasa di ibu kota Yaounde mengatakan: "Siapa anak muda berusia 40 tahun yang mencoba mengajarkan pelajaran kepada presiden kawakan kita? Lihat apa yang telah mereka lakukan untuk Libya, Pantai Gading, dan Mali. Mereka tidak akan mengacaukan kita. "
 
Warga penutur bahasa Inggris menyumbang hampir seperlima dari 24 juta penduduk Kamerun, yang mayoritas berbahasa Prancis.
 
Keluhan selama bertahun-tahun atas dugaan diskriminasi terhadap penutur bahasa Inggris berubah menjadi deklarasi kemerdekaan di wilayah anglofon pada Oktober 2017, yang dibalas tindakan keras pemerintah.
 
Deklarasi tersebut belum diakui secara internasional dan Biya, yang berkuasa selama 37 dari 87 tahun masa hidupnya, telah menolak tuntutan untuk kembali ke sistem federal.
 
Namun, pemerintah akhir-akhir ini telah mendesentralisasi beberapa kekuatannya setelah 'dialog nasional' tentang krisis anglofon yang diboikot oleh separatis.
 
Lebih dari 3.000 orang tewas dan setidaknya 700.000 meninggalkan rumah mereka dalam kerusuhan selama hampir 29 bulan. Pemantau hak asasi mengatakan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif