Pada Selasa, Netanyahu berjanji menerapkan kedaulatan Israel atas Lembah Yordan dan Laut Mati utara jika ia kembali terpilih menyusul pemilihan umum pekan depan. Para pejabat di Yordania, Turki, dan Arab Saudi dengan tajam mengkritik pengumuman itu.
Disitat dari BBC, Rabu 11 September 2019, kepala perunding Palestina mengatakan langkah itu akan ‘secara nyata ilegal’.
“Aneksasi yang diusulkan oleh Netanyahu akan menjadi ‘kejahatan perang’ yang mengubur peluang perdamaian,” kata Sekretatis Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Saeb Erekat.
Liga Arab, sementara itu, mengecam perkembangan berbahaya sebagai ‘agresi’. Israel menduduki Tepi Barat sejak 1967 tetapi telah berhenti mencaplok aneksasi.
Palestina mengklaim seluruh wilayah itu sebagai negara merdeka di masa depan. Netanyahu sebelumnya menegaskan Israel akan selalu mempertahankan kehadirannya di Lembah Jordan untuk tujuan keamanan.
Liga Arab mengatakan rencana Netanyahu akan melanggar hukum internasional dan "menghancurkan" fondasi perdamaian.
Pejabat senior Palestina Hanan Ashrawi mengatakan kepada kantor berita AFP, “Netanyahu tidak hanya menghancurkan solusi dua negara, ia juga menghancurkan semua peluang perdamaian."
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyebut rencana itu ‘eskalasi serius’ dan memperingatkan itu bisa "mendorong seluruh kawasan menuju kekerasan".
Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, menggambarkan janji itu sebagai "rasis" dan mengkritik Netanyahu karena "memberikan semua jenis pesan ilegal, melanggar hukum dan agresif" sebelum pemilu.
Arab Saudi juga mengecam pengumuman di media pemerintah sebagai "eskalasi yang sangat berbahaya" dan menyerukan pertemuan darurat para menteri luar negeri dari 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai tanggapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
