Massa berupaya menyerbu penampungan dan mengepung staf responden Ebola di Kongo. Foto: AFP
Massa berupaya menyerbu penampungan dan mengepung staf responden Ebola di Kongo. Foto: AFP

Responden Ebola di Kongo Terjebak Amuk Massa

Internasional pbb rd kongo
Arpan Rahman • 28 November 2019 07:08
Beni: Para responden Ebola terkurung di Republik Demokratik Kongo (RDK) setelah warga yang marah menyerbu sebuah kamp penjaga perdamaian PBB. Mereka menggelar protes atas serangan milisi fatal terhadap warga sipil, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
 
Pada Selasa, WHO mengevakuasi 49 staf dari 120 orang yang bekerja atas epidemi di kota Beni di Kivu Utara, salah satu titik Ebola yang berulang terjadi.
 
Dana Anak PBB, UNICEF, juga sementara mengungsikan 27 staf, meninggalkan 12 orang di Beni, lapor kantor berita Inggris. Beberapa LSM menghentikan sementara operasi mereka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setiap hari ketidakamanan mencegah responden mengakses warga di daerah yang terkena dampak menjadi ‘tragedi’ yang memperpanjang wabah penyakit terburuk kedua yang pernah tercatat, kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sebuah cuitan.
 
Wabah Ebola, yang telah menewaskan 2.198 orang, berpusat di wilayah timur laut negara itu. Jumlah kasus yang dikonfirmasi menurun selama beberapa bulan terakhir dan pekan lalu WHO mencatat rekor terendah hanya tujuh kasus. Tetapi staf mengatakan bahwa setiap kali ada konflik, angkanya naik lagi.
 
Mayat empat demonstran muda ditemukan di dekat pangkalan PBB setelah serangan pada Senin sebagai tanggapan terhadap pembunuhan delapan warga sipil. Enam tentara Kongo terluka oleh tembakan, kata laporan media.
 
Puluhan pedemo, banyak dari mereka masih muda, menyerbu salah satu dari dua kamp pasukan penjaga perdamaian PBB di Beni pada Senin, menghancurkan tembok meskipun ada tembakan oleh pasukan keamanan Kongo dalam upaya membubarkan kerumunan. Beberapa demonstran menuntut agar misi PBB bertindak atau pergi, dan staf PBB dievakuasi ke pangkalan lain, dekat bandara.
 
Setelah pertemuan darurat dengan PBB, Presiden Kongo Felix Tshisekedi memutuskan untuk mengizinkan operasi bersama antara pasukan nasional dan PBB melawan Pasukan Demokrat Sekutu (ADF), sebuah kelompok milisi yang beroperasi di dekat perbatasan Uganda yang telah menjangkiti RDK timur selama beberapa dekade.
 
Sejak 5 November, 77 warga sipil tewas di wilayah itu, menurut Agence France-Presse. Tentara Kongo memulai serangan terhadap ADF pada 30 Oktober, bersumpah untuk melenyapkan kelompok-kelompok bersenjata di timur negara itu.
 
Setelah serangan Senin di pangkalan, seorang juru bicara PBB mengatakan pasukan penjaga perdamaian tidak dapat melakukan intervensi, karena tentara Kongo sudah meluncurkan ofensif secara sepihak.
 
Seif Magango, wakil direktur Amnesty International untuk Afrika Timur, Horn, dan Great Lakes, berkata pasukan keamanan dan PBB ‘benar-benar gagal’ dalam tugas mereka untuk melindungi warga Beni dan titik panas lainnya di Kongo.
 
"Sangat memalukan bahwa warga sipil sekarat hari demi hari, sementara polisi setempat dan pasukan penjaga perdamaian PBB di dekatnya tetap ditempatkan di kamp-kamp mereka. Sudah saatnya semua entitas yang ditugaskan dengan perlindungan sipil di RDK, termasuk misi PBB, mengambil langkah untuk memenuhi mandat mereka dan mengakhiri pembunuhan ini," kata Magango, dinukil dari Guardian, Rabu 27 November 2019.
 
Matthias Gillman, juru bicara Monusco, misi stabilisasi PBB di Kongo, mengatakan staf telah dipindahtugaskan ke kamp lain di pinggiran Beni. Gillman berkata, misi sejauh ini tidak terlibat dalam operasi melawan ADF tetapi ini akan berubah.
 
Diminta menanggapi tuduhan bahwa PBB mengecewakan warga sipil, Gillman mengatakan ‘modus operandi’ milisi, untuk melakukan serangan acak pada malam hari di desa-desa hutan yang terpencil, membuat mandatnya buat melindungi warga sipil menjadi sulit. PBB juga memiliki tugas memerangi kelompok-kelompok bersenjata, katanya, tetapi telah dicegah melakukannya karena tentara Kongo telah memulai operasi melawan kelompok itu secara sepihak.
 
"Kami memahami serangan yang terjadi oleh ADF tidak dapat diterima dan kami tidak acuh. Mandat kami adalah untuk melindungi warga sipil tetapi untuk mengimplementasikan sepenuhnya itu sangat rumit," ucap Gillman.
 
"Kepala misi kami di Monusco bertemu dengan presiden untuk melihat bagaimana kami dapat lebih mengoordinasikan kegiatan kami dan melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menyingkirkan ADF," cetusnya.
 
Margaret Harris, Juru Bicara WHO, dievakuasi dari Beni pada Selasa setelah kendaraannya diserang, dengan batu dan batu bata menghancurkan jendela.
 
“Banyak pekerjaan yang masih terjadi di hotspot. Tetapi masalahnya adalah banyak orang -- sekitar 300 -- yang berisiko tinggi terkait dengan satu individu yang terinfeksi, belum dapat dihubungi. Apalagi kemarin ketika terjadi tembakan dan kerusuhan. Itu bisa terjadi lagi,” ungkap Harris.
 
World Vision, yang memiliki 35 staf, 30 di antaranya lokal, menjalankan program komunitas melawan Ebola, mengatakan stafnya juga terkepung.
 
Helen Barclay-Hollands, direktur World Vision RDK zona timur, mengatakan operasi di Beni telah sepenuhnya dihentikan dan bahwa upaya mengendalikan Ebola dan campak, yang telah menewaskan 5.000 orang, beresiko serius terganggu. Anak-anak akan mati karena penyakit jika pekerjaan tidak dilanjutkan dengan sangat cepat, ia memperingatkan.
 
"Pecahnya kekerasan ini tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih buruk. Sekarang ini semua berisiko,” tutur ," kata Barclay-Hollands.
 
LSM lain mengatakan wabah Ebola tidak boleh dibiarkan membayangi ‘krisis kemanusiaan jangka panjang’ di Kongo yang sangat kekurangan dana. Sebanyak 12,8 juta orang di RDK membutuhkan dukungan mendesak.
 
Whitney Elmer, direktur negara Mercy Corps di RDK mengatakan: "Selama setahun terakhir, wabah Ebola di RDK timur telah membayangi krisis kemanusiaan yang kompleks dan sejak lama di negara ini.”
 
“Kami telah melihat donor memutar sumber daya dan kehilangan fokus kebutuhan kemanusiaan yang lebih luas, tetapi dengan 15 juta orang diproyeksikan membutuhkan bantuan darurat di RDK pada 2020, ini tidak dapat dilanjutkan," pungkasnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif