Dalam pemilihan ini, terdapat sejumlah WNI ilegal yang mencoba mencoblos. Mereka adalah para WNI yang tidak terdaftar dalam DPT, namun hadir saat hari pencoblosan.
"Diperkirakan sampai pukul 18.00 nanti jumlah pemilih yang datang akan melebihi dari jumlah DPT," ujar pihak PPLN Yordania, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.
"Selain itu juga terdapat banyaknya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Yordania. Meskipun mereka membawa formulir C5, tapi tergantung ketersediaan surat suara DPK yang jumlahnya terbatas," lanjutnya.
Mengenai WNI ilegal ini, KBRI Amman sedang membujuk mereka untuk pulang ke Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah Yordania melalui Raja Abdullah II sedang memberikan amnesti sejak Februari lalu sampai 12 Juni mendatang.
"Apabila mereka mau pulang ke Indonesia, maka KBRI akan memberikan mereka SPLP dan tiket pulang," ungkap KBRI Amman.
Meski mendapat amnesti dari pemerintah Yordania dan juga tiket pulang dari KBRI Amman, beberapa WNI ilegal tersebut tetap tidak mau pulang. Apabila kesempatan ini terlewatkan, maka para WNI ilegal tersebut akan terkena denda, yang dihitung sejak izin tinggal mereka habis.
"Alasan mereka tidak mau pulang karena di Indonesia belum tentu mendapat pekerjaan," ucap KBRI Amman.
Pemilihan di Yordania melalui pos dikirimkan pada 13 Mei lalu dengan DPT 22 orang. Masa pengembalian sampai 17 April, dan sampai hari ini sudah diterima kembali 16 amplop.
Sementara pemilihan dengan sistem KSK dilaksanakan pada 10 April di Kota Aqaba Laut Merah, yang dimulai pada jam 11:45-20:00 dengan Jumlah DPT 54 orang, yang hadir 39 & Daftar Pemilih Khusus (DPK) 13 orang sehingga total 52 pemilih.
Baca: Hari Ini 247 WNI di Bangladesh Gunakan Hak Pilih
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
