Dubes Israel untuk PBB Danny Danon (kiri) akan blokir pengajuan keanggotaan Palestina di PBB. (Foto: UN Photo).
Dubes Israel untuk PBB Danny Danon (kiri) akan blokir pengajuan keanggotaan Palestina di PBB. (Foto: UN Photo).

Israel dan AS Akan Blokir Keanggotaan Palestina di PBB

Internasional dk pbb palestina israel
Fajar Nugraha • 28 Desember 2018 19:06
New York: Amerika Serikat (AS) dan Israel merencanakan untuk memblokir inisiatif keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan diajukan di Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
 
"Kami sedang bersiap untuk menghentikan inisiatif (Palestina),” kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dalam sebuah pernyataan Kamis, atau Jumat waktu Indonesia.
 
“Delegasi kami bekerja dengan pemerintah AS untuk melawan langkah Palestina,” tegas Danon, seperti dikutip Press TV, Jumat, 28 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pejabat Israel itu menyatakan frustrasi tentang inisiatif itu, menuduh Otoritas Palestina ‘membayar gaji kepada teroris setiap bulan’ dan memiliki keberanian untuk mengajukan keanggotaan di PBB.
 
"Alih-alih berfokus pada membangun masa depan yang lebih baik dan lebih penuh harapan bagi Palestina dan membantu memastikan stabilitas di kawasan itu, kepemimpinan Palestina melanjutkan kebijakan destruktifnya yang telah mendorong serangan teror baru-baru ini," kata Dubes Israel itu.
 
Danon membuat pernyataan setelah Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki mengumumkan pada Rabu bahwa ia bermaksud untuk memulai aplikasi untuk keanggotaan negara PBB pada pertengahan Januari.
 
Awal tahun ini, Majelis Umum PBB memberikan suara, dengan suara mayoritas, untuk sementara memberikan Negara Palestina hak tambahan. Hak itu memungkinkannya untuk memimpin ‘Kelompok 77’, blok terbesar negara-negara berkembang di PBB.
 
Otoritas Palestina akan mengambil alih kepemimpinan kelompok Januari. Menlu Al-Malki berencana untuk memulai aplikasi keanggotaan PBB pada acara terkait pada pertengahan Januari.
 
Terakhir kali Palestina melamar keanggotaan penuh PBB adalah tahun 2011. Keanggotaan PBB membutuhkan persetujuan dari setidaknya 9 dari 15 anggota DK PBB.
 
Dewan Keamanan, bagaimanapun, tidak mencapai kesepakatan pada saat itu, dan sebaliknya merekomendasikan bahwa Majelis Umum memberi Palestina status sebagai negara pengamat yang bukan anggota. Akibatnya, status Palestina ditingkatkan menjadi negara pengamat setelah memenangkan 138 suara yang mendukung di Majelis Umum pada 29 November 2012. Hanya sembilan negara yang menentang tindakan itu.
 
Keputusan yang dibuat di Majelis Umum tidak dapat diveto oleh salah satu dari lima anggota dewan tetap lainnya, termasuk AS. Namun AS diperkirakan akan memveto resolusi kenegaraan Palestina yang akan datang di DK PBB.
 
Kewarganegaraan unilateral untuk Palestina
 
Inisiatif baru Otoritas Palestina berbeda dengan negosiasi sebelumnya, seperti Kesepakatan Oslo, di mana kenegaraan Palestina harus dipertimbangkan hanya setelah perjanjian status akhir dengan Israel dicapai.
 
Dorongan untuk pengakuan kenegaraan sepihak datang karena banyak yang percaya negosiasi Israel-Palestina telah jelas dirusak oleh pembangunan pemukiman ilegal Israel dan pelanggaran lainnya.
 
Langkah Palestina yang diantisipasi itu datang ketika Presiden AS Donald Trump belum mengungkap apa yang disebutnya "Kesepakatan Abad Ini”.
 
Usulan kontroversial itu, yang telah dideskripsikan sejalan dengan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel tahun lalu, telah menuai kecaman dari banyak tokoh Palestina dan internasional.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif