Negara Barat dinilai terlibat dalam kejahatan perang di Yaman. Foto: AFP
Negara Barat dinilai terlibat dalam kejahatan perang di Yaman. Foto: AFP

PBB: Barat Bertanggung Jawab atas Kejahatan Perang di Yaman

Internasional konflik yaman pbb
Arpan Rahman • 04 September 2019 15:13
Jenewa: Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan Inggris, Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Iran mungkin terlibat dalam kejahatan perang di Yaman atas dukungan mereka bagi pihak-pihak yang terlibat konflik di sana.
 
Sebuah laporan baru memperingatkan sejumlah negara di mana mereka dapat dianggap bertanggung jawab untuk membantu atau meyumbang aksi pelanggaran.
 
Kekuatan Barat memberi senjata dan dukungan logistik kepada koalisi dipimpin Saudi yang mendukung pemerintah Yaman, sementara Iran mendukung Pemberontak Houthi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para ahli berkata, kedua pihak terus melakukan pelanggaran dengan impunitas. Laporan mereka mendokumentasikan serangan udara terhadap infrastruktur sipil, penembakan membabi buta, penembak jitu, ranjau darat, serta pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan berbasis gender, dan menghalangi akses ke bantuan kemanusiaan di tengah-tengah krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
 
PBB mengatakan, konflik empat tahun merenggut nyawa sedikitnya 7.290 warga sipil dan menyebabkan 80 persen populasi -- 24 juta orang -- membutuhkan bantuan atau perlindungan kemanusiaan. Termasuk 10 juta yang mengandalkan bantuan makanan buat bertahan hidup.
 
Pakar yang tergabung dalam Group of International and Regional Eminent Experts di Yaman melakukan 600 wawancara dengan para korban dan saksi, dan memeriksa materi dokumenter dan sumber terbuka, untuk laporan kedua mereka kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
 
Dikatakan mereka menemukan alasan masuk akal untuk yakin bahwa pemerintah Yaman dan koalisi dipimpin Arab Saudi, serta Houthi, telah menikmati ‘kurangnya akuntabilitas’ karena pelanggaran hukum kemanusiaan dan HAM internasional.
 
Para ahli menyelidiki sejumlah serangan udara koalisi di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak yang menewaskan warga sipil. Serangan semacam itu menimbulkan kekhawatiran tentang identifikasi tujuan militer dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip proporsionalitas dan tindakan pencegahan dalam serangan, kata mereka. Jika ada pelanggaran yang terakhir, yang dianggap sangat mungkin oleh para ahli, itu akan dianggap sebagai pelanggaran serius hukum internasional.
 
Para ahli juga menemukan alasan rasional untuk percaya bahwa Houthi bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional karena telah melancarkan serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan kematian atau cedera warga sipil dan, dalam beberapa kasus, mengarahkan serangan terhadap warga sipil.
 
Semua pihak mungkin juga telah menggunakan kelaparan sebagai metode perang. Para ahli itu menyerukan penghentian segera semua tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil dan mendesak negara-negara lain menahan diri dari menyediakan senjata.
 
"Negara-negara diwajibkan untuk mengambil semua langkah yang wajar memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional oleh negara-negara lain. Lebih jauh, Perjanjian Perdagangan Senjata, yang mana Prancis dan Inggris adalah para pihak, melarang otorisasi transfer senjata dengan pengetahuan bahwa ini akan menjadi digunakan untuk melakukan kejahatan perang," laporan ahli PBB, dinukil dari BBC, Rabu 4 September 2019.
 
"Legalitas pemindahan senjata oleh Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain masih dipertanyakan, dan merupakan subyek dari berbagai proses pengadilan domestik," tambah mereka.
 
Melissa Parke, anggota Australia dari Kelompok Pakar, mengatakan kepada wartawan di Jenewa: "Jelas bahwa pasokan senjata yang terus-menerus kepada pihak-pihak yang berkonflik sedang melanggengkan konflik dan memperpanjang penderitaan rakyat Yaman."
 
Jika memungkinkan, para ahli telah mengidentifikasi "orang-orang yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan internasional" dan menyerahkan daftar rahasia nama-nama mereka kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
 
Tidak ada tanggapan terhadap laporan dari koalisi, pemerintah Yaman atau Houthi. Tapi mereka semua sebelumnya membantah melakukan kejahatan perang.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif