Darurat terbaru muncul dua tahun setelah ancaman bencana besar di negara Afrika timur yang tidak stabil bisa terhindarkan dengan bantuan tepat waktu dari komunitas internasional.
Para ahli menggambarkan krisis sebagai "darurat iklim" dan mengatakan masyarakat masih berjuang untuk pulih dari kekeringan panjang yang berakhir pada 2017.
Sejauh ini para donor berjanji kurang dari setengah dari USD1 miliar yang dibutuhkan menurut PBB dan berbagai lembaga lainnya.
Jumlah rata-rata orang yang dijangkau bantuan makanan dari Januari hingga Mei tahun ini hanya sedikit lebih dari setengah dari total selama enam bulan sebelumnya, kata pejabat bantuan. Banyak lembaga terpaksa mengurangi bantuan di beberapa daerah karena permohonan kemanusiaan untuk Somalia kurang dana.
Richard Crothers, Direktur Negara Somalia di Komite Penyelamatan Internasional, berkata, "Komunitas internasional harus meningkatkan tanggapannya sekarang, atau banyak orang di Somalia, terutama anak-anak di bawah lima tahun, akan mati karena kelaparan."
Krisis ini diperparah berlanjutnya konflik antara al-Shabaab, gerakan ekstremis yang berontak selama lebih dari satu dekade untuk memaksakan aturan agama yang ketat di Somalia, kontra pasukan pemerintah, didukung pasukan regional dan aset udara Amerika Serikat.
Warga jadi korban
Sharifo Ali Mohamud, 30, meninggalkan kota asalnya di Middle Shabelle, salah satu daerah pertanian di Somalia yang paling parah dilanda kekeringan, pada Februari.
"Kekeringan melanda desa kami. Kami dulu menanam jagung di perkebunan, tetapi menjadi kering. Kami tidak punya apa pun untuk dimakan. Kemudian pertempuran dimulai," kata Mohamud, dikutip dari Guardian, Kamis 29 Agustus 2019. Ia melakukan perjalanan selama tiga hari dengan tujuh anaknya untuk mencapai Mogadishu, ibu kota.
Periode April hingga Juni, yang semula diperkirakan sebagai musim hujan rerata, kini dianggap sebagai salah satu yang paling kering dalam catatan dalam lebih dari 35 tahun.
Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi dan durasi musim kering telah meningkat. Musim hujan yang gagal disusul kondisi panas dan kering yang tidak normal sejak Oktober tahun lalu dan sebagian disebabkan oleh topan di Samudra Hindia bagian selatan.
Dua pertiga dari penduduk negara itu tinggal di daerah pedesaan dan sepenuhnya bergantung pada hujan untuk tanaman dan ternak mereka.
Kenya mendesak PBB untuk mendaftarkan al-Shabaab di bawah sanksi yang sama seperti Al Qaeda dan Islamic State (ISIS), tetapi donor asing mengatakan langkah itu bisa menghentikan bantuan mencapai jutaan.
Daftar yang diusulkan dapat mulai berlaku pada Kamis dan bisa berarti organisasi yang berinteraksi dengan para ekstremis akan menghadapi hukuman serius.
"Tindakan seperti ini akan memiliki efek mengkriminalisasi bantuan kemanusiaan," kata Eric Schwartz, presiden Refugees International. "Setiap tindakan yang akan berdampak pada pemberian bantuan saat ini akan memiliki implikasi yang sangat serius dan substansial."
Al-Shabaab sudah ditargetkan di bawah sanksi lebih luas yang diberlakukan oleh PBB di Somalia, yang sangat tergantung pada bantuan setelah tiga dekade konflik dan kehancuran ekonomi.
Saat ini badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan dibebaskan dari sanksi-sanksi ini, yang memungkinkan mereka untuk memberikan bantuan darurat tanpa tuntutan ketika menjelajah ke wilayah yang dikuasai al-Shabaab.
Kelompok gerilyawan, yang berafiliasi dengan al-Qaeda, sejak lama mencoba mengatur distribusi bantuan kemanusiaan di berbagai daerah yang dikontrolnya, seringkali berupaya untuk memungut pajak pada LSM.
Lebih dari setengah juta orang terlantar sekarang diperkirakan berada di Mogadishu, menurut Komisi Nasional untuk Pengungsi dan Pengungsi Internal (NCRI) Somalia.
"Kami khawatir situasinya akan jauh lebih buruk jika koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi bantuan tidak ditingkatkan dalam beberapa bulan mendatang," kata Nuro Ismail, petugas koordinasi bantuan di NCRI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
