Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri dan mitra koalisinya berpacu dengan waktu ketika mereka berusaha memenuhi tenggat waktu untuk menyelesaikan kekacauan yang melanda negara itu.
Sebagai tanggapan, Hariri memberikan koalisi yang terbelah, tenggat waktu 72 jam, yang berakhir Senin malam, untuk menyetujui reformasi. Seraya mengisyaratkan dia akan mengundurkan diri jika tidak ada kesepakatan tercapai.
Hariri mengadakan pertemuan di kediamannya yang dihadiri oleh para menteri dari Gerakan Amal, Hizbullah, Gerakan Patriotik Kebebasan, dan Gerakan Marada.
Para menteri Partai Sosialis Progresif tidak hadir, dan menteri dari partai-partai Kekuatan Lebanon mengatakan mereka mengundurkan diri.
Informasi yang muncul di dunia maya mengatakan Hariri telah "menyiapkan makalah ekonomi bebas pajak, yang mencakup langkah-langkah reformasi yang ketat, untuk menyajikannya kepada perwakilan dari blok tersebut."
Tetapi kantor medianya membantah bahwa tulisan tangan yang beredar di media sosial adalah dokumen Hariri.
"Apa yang terjadi di Lebanon belum pernah terjadi sebelumnya, dan PM Hariri telah mempresentasikan makalah berisi 10 poin reformasi, dan dia bersikeras untuk mengimplementasikannya. Itu diterima dengan persetujuan awal," kata Anggota Parlemen Gerakan Masa Depan, Samir Jisr, kepada Arab News.
"Yang paling penting adalah menyetujui anggaran bebas pajak dan mengirimkannya segera ke Parlemen," sambungnya, disitir dari Arab News, Senin 21 Oktober 2019.
Dia memperingatkan bahwa dampak dari pengunduran diri pemerintah lebih penting daripada yang dapat dibayangkan. Sembari menekankan bahwa orang memiliki hak untuk menolak makalahnya jika mereka tidak yakin akan keseriusan dan jadwal waktunya.
"Jika makalah tidak sepenuhnya terwujud, Hariri akan mundur dan akan ada transfer kekuasaan yang tenang," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
