Saudi Larang Jutaan Warga Palestina Pergi Haji
Jutaan Muslim menunaikan ibadah Haji di Mina, Arab Saudi, 23 Agustus 2018. (Foto: AFP/AHMAD AL-RUBAYE)
Riyadh: Arab Saudi melarang hampir tiga juta warga Palestina untuk pergi Haji dan Umrah dengan menggunakan paspor sementara. Kabar disampaikan kantor berita Middle East Eye (MEE), Jumat 9 November 2018.

Ini merupakan bagian dari kebijakan baru Arab Saudi untuk berhenti mengeluarkan visa Haji dan Umrah bagi warga Palestina yang tinggal di Yordania, Lebanon, Yerusalem Timur dan juga Israel. Warga Palestina di beberapa wilayah tersebut biasanya memegang paspor sementara yang dikeluarkan Yordania atau Lebanon.

Sejumlah agen perjalanan mengatakan kepada MEE di Israel, Yerusalem Timur dan Yordania bahwa mereka mendapat informasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Amman, yang meminta agar tidak ada lagi permohonan visa Haji atau Umrah dari pemegang paspor sementara.


Perjanjian Israel-Saudi

Seorang sumber di Yordania mengatakan kepada MEE bahwa larangan Saudi ini merupakan bagian dari perjanjian bilateral dengan Israel untuk menyelesaikan masalah "identitas pengungsi Palestina."

"Saudi mendesak Yordania untuk menaturalisasi pengungsi Palestina di negaranya, di Yerusalem Timur dan juga di Israel. Hal yang sama juga diserukan kepda Lebanon. Dengan begitu, nantinya tidak akan ada lagi warga Palestina yang berstatus pengungsi," ujar sumber itu.

"Ini merupakan bagian dari perjanjian bilateral antara Israel dengan Arab Saudi. Tapi Yordania menolak menaturalisasi pengungsi Palestina," lanjut dia.

Sejumlah anggota dewan Yordania menginformasikan MEE bahwa negaranya telah mengeluarkan paspor sementara bagi warga Palestina di Israel sejak 1978. Sekelompok warga itu tinggal di wilayah Israel sejak berakhirnya perang Arab-Israel tahun 1948.

Saud Abu Mahfouz, seorang anggota dewan Yordania, mengaku telah meminta Menteri Dalam Negeri dan Agama Yordania untuk bernegosiasi dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud terkait larangan tersebut.

"Keputusan (Saudi) ini berimbas kepada setiap Arab dan Muslim yang memiliki hak untuk beribadah. Kami telah mendengar keluhan ini sejak tahun lalu, dan kami terkejut hampir 200 perusahaan di Yordania tidak bisa mendapatkan visa elektronik Umrah dari Kedutaan Besar Saudi untuk Palestina," kata Abu Mahfouz.

Seorang anggota dewan lainnya, Yahya Al-Saud, telah meminta pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi di Amman, Khaled bin Faisal. Namun pihak Kedubes Arab Saudi belum menentukan tanggal pertemuan.

"Ini merupakan tekanan bagi Yordania. Arab Saudi ingin menegaskan bahwa hanya pemilik paspor permanen yang bisa mendapatkan visa Haji atau Umrah," ucap Yahya.



(WIL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id