medcom.id, Ankara: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Pemerintah Regional Kurdistan Irak (KRG) bahwa kemerdekaan dapat mengakibatkan sanksi besar dan membuat
daerah kantung Irak Utara tanpa daya.
"Kalian akan ditinggalkan di tengah-tengah, sejak kami mulai melaksanakan sanksi, dan semua penghasilan kalian akan hilang," kata Erdogan dalam satu upacara di Ankara .
Rakyat di Wilayah Kurdistan Irak pada Senin 25 September melakukan referendum kemerdekaan yang kontroversial kendati ada penentangan kuat dari Baghdad dan negara tetangga Irak --Iran, Suriah serta Turki.
"Saat truk (Turki) tidak beroperasi di Irak Utara, mereka takkan bisa menemukan makanan dan pakaian," kata Erdogan, sebagaimana dikutip Xinhua, yang disitat dari Antara, Rabu 27 September 2017.
Presiden Turki tersebut juga menggambarkan pemungutan suara itu sebagai 'pengkhianatan terhadap negara kami' sebab referendum tersebut telah diadakan pada saat terbaik hubungan bilateral antara Ankara dan KRG, yang bertetangga.
Erdogan kembali menegaskan bahwa semua pilihan reaksi Turki, mulai dari sanksi ekonomi sampai aksi militer, terbuka saat ini dan sedang dibahas.
Sementara itu, tentara Irak dan tentara Turki pada Selasa memulai pelatihan gabungan di Kabupaten Silopi, Provinsi Sirnak di Turki Tenggara, cuma beberapa kilometer dari perbaasan Wilayah Kurdistan Irak.
Keprihatinan Mesir
Melihat kondisi yang berkembang saat ini, Mesir menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai konsekuensi negatif yang mungkin muncul setelah referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.
Mesir mendesak semua pihak terkait di Irak agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan sepihak yang bisa menambah rumit situasi, merusak kestabilan Irak, dan memelihara ketegangan di wilayah tersebut, kata
Kementerian Luar Negeri Mesir di dalam satu pernyataan.
Pemerintah Mesir menyoroti pentingnya semua pihak yang terlibat dalam dialog konstruktif untuk mencapai penyelesaian yang menyeluruh dan memuaskan semua pihak selama menunggu penyelesaian masalah antara Baghdad dan Erbil, Ibu Kota Wilayah Semi-Otonomi Kurdistan (KRG) di Irak Utara. Pernyataan itu juga menyampaikan dukungan Mesir bagi keutuhan wilayah dan pemeliharaan persatuan Irak.
Suku Kurdi Irak pada Senin 25 September mengadakan referendum mengenai pemisahan diri Wilayah Kurdistan dari Irak, kendati ada tekanan dan penentangan kuat dari Pemerintah Sentral Irak dan beberapa negara tetangga utama Irak termasuk Turki dan Iran.
Hasil awal pemungutan suara memperlihatkan sedikitnya 93 persen orang Kurdi Irak memberi suara 'Ya' dalam referendum kemerdekaan Wilayah Kurdistan dari Irak.
Turki, Iran serta Suriah khawatir kemerdekaan Kurdistan Irak akan mengancam keutuhan wilayah mereka sendiri dengan mengilhami banyak orang Kurdi di dalam negeri mereka untuk mengikuti tindakan itu.
Seruan dialog
Presiden Kurdistan Irak Masoud Barzani pada menyerukan dialog dengan Pemerintah Pusat Irak dan negara tetangga, sementara Baghdad mengancam akan membekukan semua penerbangan internasional ke Wilayah Kurdistan.
"Semua pemerintah Irak serta negara tetangga perlu melanjutkan dialog dengan Wilayah Kurdistan, bukannya menaikkan nada suara dan mengeluarkan ancaman," tutur Barzani.
Pemimpin Kurdi tersebut berikrar Wilayah Semi-Otonomi Kurdistan takkan menutup pintu bagi dialog, dan pada saat yang sama mendesak Baghdad serta negara tetangga seperti Turki dan Iran agar menghormati keinginan rakyat Kurdi.
Sementara itu, Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi pada Selasa menghadiri satu pertemuan kabinet di Ibu Kota Irak, Baghdad, untuk membahas referendum Kurdistan yang diselenggarakan pada Senin untuk mengupayakan pemisahan diri dari Irak.
Al-Abadi mengatakan dalam satu taklimat setelah pertemuan tersebut bahwa Baghdad takkan berunding mengenai hasil referendum itu dengan Suku Kurdi.
Hasil awal memperlihatkan sedikitnya 93 persen orang Kurdi Irak mendukung kemerdekaan Wilayah Kurdistan dari Irak, meskipun ada tekanan kuat dan penentangan dari Pemerintah Irak serta masyarakat internasional pada umumnya.
Al-Abadi menambahkan kabinetnya telah mengambil keputusan bahwa jika Wilayah Kurdistan tak menyerahkan kendali atas semua bandar udaranya kepada Pemerintah Sentral dalam waktu tiga hari, semua penerbangan internasional ke dan dari wilayah tersebut akan dibekukan. Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri mengatakan jika syarat tersebut tak dipenuhi, Baghdad akan memulai larangan penerbangan pada 29 September.
Pemilih di Wilayah Kurdistan dan daerah sengkat memberi suara mereka dalam referendum pada Senin mengenai apakah memilih 'Iya' bagi berdirinya negara Kurdi merdeka atau memberi suara 'Tidak' untuk membiarkan wilayah itu tetap menjadi bagian negara Irak.
Referendum tersebut diselenggarakan kendati ada tekanan kuat internasional atas Barzani agar membekukan pemungutan suara itu, di tengah kekhawatiran bahwa itu akan memicu konflik baru dengan Baghdad dan negara tetangga seperti Iran dan Turki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
