Untuk pertama kalinya dalam berpuluh-puluh tahun, ketiga negara tersebut membahas sebuah perjanjian yang dibuat pada 1960.
Kelompok penduduk Siprus keturunan Yunani beserta negara sekutu mereka, Yunani, menginginkan perubahan pengaturan keamanan yang berlaku saat ini. Sementara itu, rakyat Siprus keturunan Turki beserta Turki mengatakan pengaturan yang sudah ada harus dipertahankan.
"Melanjutkan pengaturan dan penjaminan keamanan yang telah menjadi dasar bagi keamanan dan stabilitas di pulau itu selama lebih dari 43 tahun perlu dilakukan mengingat keadaan di wilayah tersebut," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dalam jumpa pers di markas besar Perserikatan Bangsa-bangsa di Jenewa, seperti dilansir Reuters, Jumat (13/1/2017).
Ia juga meminta persoalan ini segera dievalusi sesuai keadaan pulau tersebut.
Siprus terpecah saat Turki masuk pada 1974, tak lama setelah kudeta militer rancangan Yunani terjadi. Kelompok penduduk Siprus keturunan Turki tinggal di wilayah utara sementara Siprus-Yunani di selatan.
Konferensi Jenewa itu dipimpin Sekretaris Jenderal PBB baru Antonio Guterres. Pembicaraan soal Siprus berlangsung atas keterlibatan besar Guterres terkait konflik yang telah menjadi agenda PBB itu selama lebih dari setengah abad.
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menghadiri pertemuan. Siprus merupakan anggota Uni Eropa, diwakili di dunia internasional oleh pemerintahan Siprus-Yunani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
