Kondisi Haiti tidak menentu akibat kekisruhan politik yang terjadi. (Foto: AFP).
Kondisi Haiti tidak menentu akibat kekisruhan politik yang terjadi. (Foto: AFP).

Ibu Kota Lumpuh, Presiden Haiti Menghilang

Internasional politik haiti
Arpan Rahman • 12 Februari 2019 17:37
Port-au-Prince: Letusan tembakan sporadis bergema di jalan-jalan Port-au-Prince. Sementara pemerintah tetap bungkam dalam menghadapi protes yang melumpuhkan ibu kota Haiti. Gelombang demonstrasi memicu meningkatnya kekerasan.
 
Ruas-ruas jalan yang dipenuhi kemacetan, sebagian besar lengang, karena sekolah, toko, dan kantor tutup lantaran khawatir akan terjadi kekerasan pada Senin 12 Februari. Insiden telah menewaskan beberapa orang. Suasana ketidakpastian mencekam pemerintahan Presiden Jovenel Moise.
 
Sejumlah barikade muncul di beberapa wilayah ibu kota dan beberapa kota lain. Ketika para demonstran turun ke jalan menuntut presiden mundur dari laporan salah urus pemerintahan. Selain kemungkinan penggelapan dana pembangunan di negara Karibia yang miskin itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setelah pagi yang tenang tapi menegangkan, ratusan pemuda dari kawasan kumuh di ibu kota berbaris menuju Petionville, pemukiman terkaya di Port-au-Prince. Mereka melempar batu ke rumah-rumah sampai polisi melepaskan tembakan dengan gas air mata demi memecah rangsekan massa.
 
Polisi juga menggagalkan upaya menyerang bank selama demonstrasi. Aparat menyeret beberapa tersangka yang berlumuran darah dan menangkapi lima orang.
 
Sejak oposisi mengorganisir demonstrasi luas pekan lalu menandai dua tahun masa kepresidenan Moise, protes yang lebih kecil dan spontan pecah di pusat-pusat urban kota.
 

Warga Haiti marah dengan kondisi ekonomi saat ini. (Foto: AFP).
 

Di beberapa lokasi, para pemuda mendirikan barikade dan memaksa para pejalan kaki membayar uang tebusan, sementara kendaraan dibakar, dan toko-toko dirusak dan dijarah. Terciptalah iklim ketakutan dan intimidasi di samping protes oposisi.
 
Mengambil kesempatan dari kekacauan, terjadi beberapa penjarahan Senin. Tetapi para pedagang masih merasa marah hanya kepada presiden.
 
"Apa yang kita tahan hari ini adalah karena Jovenel (Moise) mereka lapar," kata Joseph, yang stok ikannya benar-benar habis, karena dijarah.
 
"Dengan menjual apa yang mereka ambil dari saya, mereka akan bisa sedikit meringankan keluarga mereka," tukasnya.
 
"Kami tidak memiliki pemimpin yang baik. Jika ada pekerjaan di negara ini, ini tidak akan pernah terjadi," katanya, seperti disitir dari laman AFP, Selasa 12 Februari 2019.
 
Kemudian, asosiasi sektor swasta menyesalkan apa yang mereka gambarkan sebagai "kemarahan populer yang sah, sayangnya diarahkan secara keliru kepada perusahaan yang menciptakan lapangan kerja”. Mereka pun meminta dilakukan dialog politik.
 
Sementara itu, para uskup Katolik mengimbau "kesadaran sipil dari berbagai pihak" guna membuat 'keputusan patriotik.'
 
Demonstran menuntut Moise mundur atas skandal yang berpusat pada dana Petrocaribe, di mana Venezuela memasok Haiti dan negara-negara Karibia serta Amerika Tengah lainnya dengan minyak berharga murah dan persyaratan kredit mudah selama bertahun-tahun.
 
Investigasi telah menunjukkan bahwa hampir USD2 miliar dari program ini diselewengkan. Laporan yang dirilis pada Januari tentang penyalahgunaan uang juga menyebutkan sebuah perusahaan yang kemudian dipimpin oleh Moise sebagai penerima dana dari proyek pembangunan jalan yang tidak pernah memiliki kontrak yang resmi.
 
Selama kampanye pemilu, Moise menjanjikan "makanan di setiap piring dan uang di setiap saku." Namun sebagian besar warga Haiti masih berjuang memenuhi kebutuhan dan menghadapi inflasi yang telah meningkat 15 persen sejak dia terpilih.
 
"Kami menyerukan polisi untuk menangkap Jovenel Moise karena ia mewakili bahaya dan ancaman bagi kehidupan setiap warga Haiti," kata Andre Michel, salah satu pemimpin oposisi terkemuka.
 
"Dia tidak lagi memiliki legitimasi: negara akan tetap menemui jalan buntu sampai Jovenel Moise mengundurkan diri," serunya.
 

Para pemuda yang terlibat bentrok dengan pihak keamanan Haiti. (Foto: AFP).
 
Kelompok mediasi terdiri seorang pejabat senior PBB, Duta Besar Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, serta perwakilan dari Spanyol, Uni Eropa dan Organisasi Negara-negara Amerika, telah meminta politisi Haiti untuk berdialog tentang krisis. Sembari menyesalkan hilangnya nyawa dan kerusakan yang disebabkan oleh protes.
 
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan terhadap personelnya di negara tersebut. Pemerintah Haiti tetap bungkam menghadapi kerusuhan yang meningkat selama lima hari terakhir. Hanya Eddy Jackson Alexis, Menteri Komunikasi, mengeluarkan pernyataan singkat di Twitter.
 
Sementara pemerintah tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan para demonstran, kelompok-kelompok oposisi juga gagal menguraikan solusi konkret keluar dari krisis, di luar menyerukan presiden untuk mundur.
 
"Kami menghadapi krisis terbesar sejak 2008," kata ekonom Haiti Etzer Emile, mengingat kerusuhan yang mengguncang negara itu satu dekade lalu.
 
Setelah mencatat defisit anggaran 24 miliar labu (USD306 juta) pada 2018, pemerintah tidak dapat lagi mendanai program kesejahteraan sosial tanpa memangkas pengeluaran.
 
"Tidak ada tongkat ajaib, tetapi jika kita tidak menutup katup kebocoran pemerintah, kita akan tidak berdaya," kata Emile.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi