Bali Process Government and Business Forum merupakan wadah bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama memerangi perbudakan modern yang semakin merajalela.
Dari pihak Australia dipimpin delegasi bisnis diwakili Andrew Forest, yang adalah pendiri Fortescue Metals Group sekaligus pendiri Walk Free Foundation. Dia menyebutkan kerja sama kawasan dan lintas sektor merupakan satu-satunya cara untuk menyusup jaringan kriminal yang menyebabkan puluhan juta jiwa menderita.
"Ini tahun pertama diadakan Bali Process Government dan Business Forum dan di sini telah hadir lebih dari 30 perusahaan dan badan usaha yang akan bekerja sama membangun strategi dan kemitraan, untuk memberantas perbudakan modern. Belum pernah diadakan forum seperti ini sebelumnya," kata Forest.
Eddy Sariaatmadja, selaku kepala delegasi bisnis Indonesia menuturkan dalam pertemuan Bali Process dengan para pebisnis lainnya, diputuskan akan ada perlindungan yang diberikan pihak swasta untuk para pekerja. Menurut dia ini komitmen sektor swasta dalam menghapus perbudakan.
"Tentu saja dalam pertemuan tadi kita membahas masalah perlindungan. Nanti kita akan membawa ini kepada pemerintah," ujar Eddy lewat teleconference di kantor Edelman, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.
Pasalnya, dua per tiga dari 46 juta jiwa korban perbudakan modern berada di wilayah Indo-Pasifik. Praktik perbudakan modern yang menyedihkan ini mengancam wilayah di sekitar Samudera Pasifik dan Hindia. Karenanya perlindungan diperlukan sekali bagi para korban perbudakan modern ini.
Bali Process Bisnis Forum ini diselenggarakan untuk para pemimpin bisnis dan bertujuan untuk mempertemukan para menteri yang tergabung dalam Bali Process dan pemimpin sektor swasta senior di kawasan Indo-Pasifik untuk bertukar pikiran terkait upaya untuk mencegah, melawan dan mengakhiri perbudakan modern.
Forum ini juga nantinya akan menghasilkan inisiatif yang digerakkan pihak swasta untuk memastikan adanya perubahan untuk memerangi perbudakan modern.
Bali Process Government and Business Forum berlangsung sejak 24-25 Agustus 2017. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan tersebut mewakili pemerintah Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
