Abdullah Hamdok, mantan wakil sekretaris eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, dilantik pada Rabu sebagai perdana menteri pemerintah sementara Sudan. Dia yang akan memimpin negara itu selama 39 bulan ke depan hingga pemilihan umum diadakan.
Penunjukan bersama oleh oposisi sipil Pasukan Kebebasan dan Perubahan yang memimpin protes dan militer Sudan yang menggulingkan mantan presiden Omar al-Bashir menyusul kedua pihak menandatangani perjanjian pada 17 Agustus. Tujuannya untuk menerapkan pemerintahan transisi, yang akan dipimpin oleh dewan berdaulat enam warga sipil dan lima perwira militer, yang semuanya kecuali satu juga dilantik pada Rabu.
Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, memimpin Pemerintahan Militer Transisi setelah deposisi al-Bashir, akan memimpin Dewan Kedaulatan selama 21 bulan ke depan sebelum seorang anggota sipil ditunjuk untuk sisa 18 bulan menjelang pemilu.
Lewat sambutan pertamanya sebagai perdana menteri ke-15 Sudan, Hamdok menyebut protes sipil "revolusi terbesar". Seraya berjanji untuk mengejar perdamaian dan memperbaiki ekonomi.
"Ekonomi Sudan dalam ukuran yang kuat dan saya percaya bahwa dengan visi dan kebijakan yang tepat kita akan dapat mengatasi krisis ekonomi ini dan kita akan memiliki rencana reformasi untuk mengatasi masalah inflasi, penyediaan bahan bakar, dan obat-obatan dan dalam jangka panjang kami berharap dapat mengatasi masalah produktivitas," katanya dinukil dari UPI, Jumat 23 Agustus 2019.
Dia mencatat bahwa sektor perbankan negara itu berada di jurang kehancuran dan bahwa "banyak cara" buat mencegah hal ini terjadi.
Dia juga mengatakan bahwa ada pasukan Sudan yang menentang perjanjian itu, tetapi iklim saat ini "menguntungkan" untuk mengakhiri konflik.
"Jika kita mengelolanya dengan baik, kita bisa mengarahkan negara itu ke tempat yang aman," katanya.
Dia diperkirakan membentuk kabinetnya sebelum 28 Agustus dengan sidang pertama berlangsung pada 1 September.
Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia memberi selamat kepada Hamdok atas pengangkatannya sebagai langkah menciptakan pemerintahan yang dipimpin sipil di negara tersebut.
"Pada momen bersejarah ini, Sudan memiliki kesempatan unik untuk membangun perdamaian di dalam perbatasannya, merancang konstitusi yang mengabadikan perlindungan hak asasi manusia, dan memberdayakan semua rakyat Sudan, termasuk wanita dan pemuda, dan menciptakan infrastruktur untuk pemilihan yang bebas dan adil," kata negara-negara itu dalam pernyataan bersama.
"Kami mendorong semua pihak terlibat dengan itikad baik demi mencapai tujuan-tujuan ini, khususnya mendesak gerakan bersenjata agar terlibat secara konstruktif dengan pemerintah baru untuk mencapai perdamaian,” imbuh pernyataan itu.
Sudan telah terjerumus dalam protes sejak Desember dalam permintaan agar pemimpin otoriter 30 tahun negara itu, al-Bashir mengundurkan diri. Namun, protes terus berlanjut setelah penggulingannya menuntut agar militer sekarang menyerahkan pemerintahan negara itu kepada masyarakat sipil.
Bentrokan keras dalam upaya militer memadamkan protes mengakibatkan sejumlah orang tewas dan lebih banyak lagi yang terluka, memperburuk situasi menjadi pemogokan umum dan menarik kecaman internasional.
Sejak perjanjian pembagian kekuasaan dibuat guna memantapkan pembentukan pemerintahan sementara, ketegangan telah mereda. Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai ekonomi negara yang retak dan bahwa beberapa wakil kabinet al-Bashir masih terus berada dalam jajaran militer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
