Gabriel M. Hons-Oliver dari Political Officer Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan setiap jurnalis bebas mengekspresikan pendapat mereka melalui berita yang mereka buat. Ini berlaku bagi seluruh jurnalis di dunia, termasuk AS dan Indonesia.
"Jurnalisme itu penting. Amerika sangat mendukung peran media dalam sistem demokrasi. Dan kami percaya setiap jurnalis bebas dalam mengekspresikan suaranya sebagai bagian dari demokrasi," kata Gabriel dalam diskusi memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia yang diselenggarakan Kedubes AS secara virtual, Kamis 30 April 2020.
Meski demikian, kata Gabriel, terkadang dia menemui adanya bias media.
"Tiap media dimiliki individu berbeda. Bagi saya itu bukan masalah. Hal tersebut adalah bagian dari kebebasan pers," imbuhnya.
Meski demikian, kini jurnalis menghadapi tantangan yang cukup besar, yakni berita bohong atau hoaks. Menurutnya, tak semua orang bisa memiliki kemampuan menganalisa kebenaran berita.
Gabriel mengatakan bahwa media mainstream sangat berpengaruh bagi masyarakat. Namun kini ada sosial media yang menjadi wadah informasi dan sering disalahgunakan, sehingga dapat menyebarkan berita hoaks.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan dan Ketua Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan. Asep menjelaskan mengenai tantangan nyata yang dihadapi jurnalis di Indonesia.
Menurutnya, Dewan Pers memiliki panduan untuk mengawasi media, yakni Kode Etik Jurnalistik. Asep menjelaskan bahwa fungsi pers, yaitu meliputi penyediaan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial.
Namun, dia menegaskan bahwa jurnalis harus memegang prinsip utama kode etik jurnalistik. "Yang meliputi akurasi, independensi, objektivitas, seimbang, adil, menghormati privasi, dan akuntabilitas kepada publik," imbuhnya.
Tantangan nyatanya adalah pers berfungsi sebagai kontrol sosial ke arah yang benar atau bohong. Hal ini disetujui Abdul Manan. Dia mengatakan salah satu contoh kasusnya adalah ketika wabah virus korona melanda Tiongkok.
Menurut Abdul, media di Indonesia sudah membunyikan 'alarm' sebagai bentuk peringatan lewat pemberitaannya.
"Ini dimaksudkan agar pemerintah tahu dan mengantisipasinya. Pers telah mengingatkan sejak Januari lalu, namun kenyataannya sinyal itu tidak disadari pemerintah yang baru mulai serius menanggapi pandemi pada Maret 2020," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
