"Dewan militer transisi adalah pelengkap bagi pemberontakan dan revolusi. Dewan berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan kepada rakyat," katanya, dilansir dari laman Aljazeera, Senin 22 April 2019.
"Kami sama sekali tidak rakus atau ingin tetap berkuasa lebih lama dari waktu yang kami sepakati dengan partai-partai oposisi. Kami sedang menunggu oposisi mengajukan proposal mereka," imbuhnya.
Namun, para pemimpin oposisi menilai dewan militer telah gagal memenuhi tuntutan mereka. Dalam sebuah demonstrasi besar di ibu kota Khartoum, para pemimpin oposisi mengatakan negosiasi akan diganti dengan aksi protes lanjutan.
"Dewan militer masih belum serius menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil. Dewan ini juga mewakili bagian dari rezim lama," ungkap Juru Bicara Asosiasi Profesional Sudan (SPA), Mohamed al-Amin Abdulaziz.
Dia menambahkan SPA beserta para demonstran akan melanjutkan protes. Abdulaziz juga berencana memboikot negosiasi dengan dewan militer.
Sementara itu, Jenderal Al-Burhan mengatakan bahwa pihaknya akan mengirim delegasi ke Amerika Serikat. Tujuannya, untuk mengeluarkan Sudan dari daftar 'negara sponsor terorisme' yang pernah dimasukkan oleh Negeri Paman Sam.
"Amerika Serikat telah meminta kami untuk mengirim delegasi untuk mengadakan pembicaraan mengenai masalah menghapus nama Sudan dari daftar negara sponsor terorisme," terangnya.
"Delegasi ini telah dibentuk dan akan melakukan perjalanan ke AS pekan ini atau pekan depan," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
