medcom.id, New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan memberikan suara menuntut Pemerintah Suriah bekerjasama terkait penyelidikan dugaan serangan senjata kimia di Provinsi Idlib.
Namun ada kemungkinan bahwa resolusi ini berakhir dengan kegagalan. Rusia diyakini akan menggunakan hak veto menolak resolusi tersebut, mengingat selama ini Rusia memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) mengajukan proposal resolusi itu yang sedikit direvisi dari proposal serupa diserahkan pekan lalu. Proposal revisi ini merupakan respons atas dugaan penggunaan gas beracun, sarin di Kota Khan Sheikhun.
Adapun pemungutan suara ini akan dilakukan pada Rabu 12 April pukul 3.00 sore waktu New York, atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Sementara Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, tengah berada di Moskow untuk mendesak Rusia mempertimbangkan dukungan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Jika Rusia memveto resolusi ini, maka hal tersebut merupakan kedelapan kalinya Negeri Beruang Merah menolak resolusi DK PBB yang ditujukan terhadap Suriah.
Proposal resolusi itu menunjukkan horor penggunaan senjata kimia di Khan Sheikhun dan mengecam serangan yang terjadi pada 4 April tersebut. Hingga saat ini, 87 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka.
Resolusi juga menyebutkan dukungan penuh DK PBB kepada Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), menurunkan penyelidiknya. Selain itu akan dibentuk pula panel PBB-OPCW untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam serangan.
Pemerintah Suriah diharuskan menyediakan data penerbangan dan informasi lainnya atas operasi militer pada 4 April. Selain itu, mereka juga meminta Suriah menyerahkan nama komandan dari skuadron udara dan memberikan akses kepada penyelidik PBB ke pangkalan udara militer.
Semua pihak harus tahu
Proposal resolusi yang diperbaharui menyertakan usulan dari Tiongkok, Rusia dan 10 anggota tidak tetap DK PBB lainnya.
"Kami sudah menyusun resolusi yang sesuai dengan konsensus," ujar Duta Besar Inggris untuk PBB, seperti dikutip AFP, Rabu 12 April 2017.
"Sulit untuk dimengerti bagaimana bisa ada anggota DK PBB yang menentang resolusi itu," jelasnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mendukung dilakukannya penyelidikan menyeluruh oleh OPCW, namun menilai bahwa Assad menjadi korban kambing hitam. Suriah sendiri membantah menggunakan senjata kimia.
Suriah diwajibkan untuk bekerja sama dengan OPCW karena statusnya sebagai anggota Konvensi Senjata Kimia. Namun akses ke lokasi senjata menjadi isu sulit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
