Masyarakat Zimbabwe berdemo mendukung pencabutan sanksi asing terhadap Presiden Mnangagwa. (Foto: AFP).
Masyarakat Zimbabwe berdemo mendukung pencabutan sanksi asing terhadap Presiden Mnangagwa. (Foto: AFP).

Warga Zimbabwe Dukung Pencabutan Sanksi Asing untuk Presiden

Internasional zimbabwe
Marcheilla Ariesta • 26 Oktober 2019 20:00
Harare: Ribuan warga Zimbabwe turun ke jalanan untuk mendukung seruan pencabutan sanksi yang dijatuhkan kepada Presiden Emmerson Mnangagwa dan pejabat lainnya. Sang presiden mengatakan sanksi tersebut 'melumpuhkan' pembangunan Zimbabwe.
 
Unjuk rasa dilakukan Jumat, 25 Oktober di Harare. Ini merupakan aksi yang diorganisir pemerintah untuk mengecam sanksi dari negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat.
 
Mnangagwa menyatakan Jumat kemarin sebagai hari libur umum. Demonstran pendukung pemerintah di seluruh negara itu menyerbu ibu kota untuk melakukan festival sepanjang hari.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Para pendukung Mnangagwa menyanyikan lagu-lagu dan meneriakkan 'turunkan sanksi'. Oposisi menganggap aksi ini sebagai latihan propaganda yang dirancang untuk mengalihkan perhatian pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di negara selatan Afrika tersebut.
 
Dikutip dari Aljazeera, Sabtu, 26 Oktober 2019, para demonstran yang hadir diberi ayam goreng, keripik kentang, dan minuman berkarbonasi. Mereka juga membawa plakat yang menggambarkan tindakan negara-negara Barat berhubungan dengan kejahatan.
 
Pada 2001, AS memberlakukan sanksi keuangan dan perjalanan terhadap 85 orang, termasuk Mnangagwa dan anggota partai ZANU-PF yang berkuasa. Langkah itu sebagai tanggapan atas tindakan pemerintah kala itu, yang dipimpin mantan Presiden Robert Mugabe.
 
Sanksi tetap berlaku meski pun Mugabe mengundurkan diri pada 2017 dan digantikan Mnangagwa. Washington menilai Pemerintah Zimbabwe gagal mengubah undang-undang yang membatasi protes dan kebebasan media.
 
Sementara Uni Eropa, berupa pembekuan aset yang ditargetkan dan larangan perjalanan.
 
Selama pidato, Mnangagwa menyalahkan sanksi sebagai pemicu krisis ekonomi Zimbabwe. Krisis ekonomi ditandai dengan inflasi tinggi dan kekurangan mata uang asing.
 
"Pengaturan penilaian lanjutan dari standar ini tidak adil untuk Zimbabwe. Kami mengatakan sudah cukup," kata Mnangagwa yang disambut kerumunan masyarakat di Stadion Mugabe.
 
Masyarakat setuju dengan pernyataan itu. Salah seorang warga, Takudzwa Chipare mengatakan sanksi membuat kehidupan semakin sulit di Harare.
 
"Kami berusaha bekerja sangat keras, namun banyak hal sulit yang kami hadapi. Saya pikir jika mereka menghapus sanksi, kehidupan kami akan lebih baik," ucapnya.
 
Hal sama diungkapkan kelompok pedagang. Menurut Ephraim Chizola, sanksi sangat memengaruhi angka perdagangan Zimbabwe.
 
"Bank tidak dapat memobilisasi jalur kredit, kami tidak bisa membuat usaha," ungkapnya.
 
Para pejabat AS dan Uni Eropa menyangkal klaim masyarakat tersebut. Menurut Duta Besar AS untuk Zimbabwe, Brian Nichols, penyebab penderitaan rakyat bukan sanksi, melainkan korupsi.
 
"Hanya ada 141 orang dan perusahaan Zimbabwe yang masuk dalam daftar sanksi AS. Hanya 141 di negara berpenduduk 16 juta orang ini," kata Nichols.
 
"Mereka adalah orang yang terlibat dalam korupsi, melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan merusak proses demokrasi Zimbabwe. Menyalahkan sanksi hanya kambing hitam yang mereka lakukan," pungkasnya.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif