Dubes Sudan untuk Indonesia Al Siddiq Abdul Aziz (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di Kedubes Sudan di Jakarta, Senin 22 Juli 2019. (Foto: Medcom.id/Willy Haryono)
Dubes Sudan untuk Indonesia Al Siddiq Abdul Aziz (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di Kedubes Sudan di Jakarta, Senin 22 Juli 2019. (Foto: Medcom.id/Willy Haryono)

Tugas Berat Menanti Pemerintahan Transisi Sudan

Internasional konflik sudan
Willy Haryono • 22 Juli 2019 17:43
Jakarta: Dewan militer dan demonstran Sudan telah menyepakati perjanjian tentatif terkait pembentukan semacam pemerintahan transisi. Kesepakatan ini menghentikan sementara gejolak politik yang melanda Sudan sejak akhir tahun lalu.
 
Duta Besar Sudan untuk Indonesia Al Siddiq Abdul Aziz mengakui bahwa situasi di negaranya sejak akhir 2018 hingga beberapa bulan terakhir relatif kacau. Namun ia optimistis masa depan negaranya akan kembali cerah setelah dua kubu bertikai menyepakati pembentukan pemerintahan transisi Sudan.
 
Baca:Sudan Tempuh Langkah Pertama Menuju Transisi Demokratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintahan transisi ini beranggotakan sebelas orang, terdiri dari lima personel militer, lima dari kalangan sipil dan satu lainnya yang disepakati kedua kubu. Periode transisi akan berlangsung selama tiga tahun tiga bulan.
 
Seorang jenderal akan memimpin pemerintahan transisi selama 21 bulan pertama. Untuk 18 bulan sisanya, posisi akan diisi tokoh sipil.
 
"Tugas utama dari pemerintahan transisi ini adalah menciptakan dan menjaga perdamaian. Ini adalah tantangan nyata," ujar Dubes Al Siddiq di Kedubes Sudan di Jakarta, Senin 22 Juli 2019.
 
Tantangan lainnya bagi pemerintahan transisi Sudan adalah menghidupkan kembali perekonomian yang telah hancur akibat konflik. Selain konflik, perekonomian Sudan juga sudah lesu akibat terkena sanksi ekonomi Amerika Serikat sejak 20 tahun lalu.
 
Sanksi ekonomi membuat Sudan seperti tidak dilibatkan dalam roda perekonomian dunia. Dubes Al Siddiq mengatakan hal tersebut membuat banyak infrastruktur di Sudan tidak terawat dan banyak yang rusak.
 
"Pemerintah transisi juga harus dapat mereformasi hukum, mereformasi kedaulatan hukum. Selain itu juga perlu adanya reformasi pelayanan publik," ungkap Dubes Al Siddiq.
 
Karena masalah Sudan begitu banyak dan kompleks, Dubes Al Siddiq meminta bantuan dari komunitas internasional, termasuk Indonesia. Kekuatan global diminta turun tangan membantu Sudan, semisal dengan berinvestasi atau menciptakan lapangan pekerjaan.
 
"Pemuda di Sudan butuh pekerjaan. Jika para pemuda di Sudan ditanya menginginkan apa, mereka pasti menjawab, 'pekerjaan,'" kata Dubes Al Siddiq.
 
Untuk menghidupkan perekonomian, Sudan juga perlu terlebih dahulu terbebas dari banyaknya utang negara. Dubes Al Siddiq mengatakan hal itu sulit dilakukan jika Sudan masih terkena sanksi ekonomi seperti saat ini.
 
"Kami membutuhkan kerja sama internasional. Kami membutuhkan dukungan," pungkasnya.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif