Persoalan tersebut mewarnai pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, pada Senin, 9 November 2026. Ribuan peserta dari berbagai negara menghadiri konferensi yang berlangsung selama dua pekan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyoroti meningkatnya cuaca ekstrem selama setahun terakhir dan mengingatkan para pemimpin dunia agar lebih serius menghadapi krisis iklim.
"Kita telah memasuki era baru cuaca ekstrem," ujar Guterres, dikutipa dari laman Channel News Asia pada Selasa, 10 November 2026.
Ia juga mendesak negara-negara dunia mempercepat pengurangan emisi, mempercepat peralihan yang adil dari bahan bakar fosil, dan menyediakan pendanaan dan perlindungan bagi negara-negara rentan.
Negara Berkembang Tagih Pendanaan Iklim
Salah satu perdebatan utama dalam pembukaan COP31 adalah soal pendanaan iklim. Negara berkembang menilai negara maju, yang secara historis menyumbang sebagian besar emisi gas rumah kaca, harus memberikan dukungan lebih besar untuk membantu mereka menghadapi dampak perubahan iklim.
Negara-negara miskin membutuhkan dana untuk membangun perlindungan pesisir, mengembangkan tanaman tahan kekeringan, hingga beralih ke energi yang lebih bersih. Namun, mereka menilai bantuan yang selama ini diberikan masih jauh dari kebutuhan.
Perdebatan bahkan sempat membuat pembukaan konferensi terlambat sekitar satu setengah jam. Negara berkembang mendesak agar pembahasan pendanaan iklim dimasukkan ke dalam agenda resmi.
Sebelumnya, dalam COP30 di Brasil, negara maju mengambil sikap keras terhadap usulan pembentukan platform pembahasan pendanaan. Meski demikian, program kerja pendanaan iklim akhirnya masuk dalam agenda konferensi.
Sementara itu, usulan negara-negara Afrika untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat belum berhasil dimasukkan sebagai agenda tersendiri.
Peralihan Energi Bersih Kembali Jadi Sorotan
Selain pendanaan, peralihan dari bahan bakar fosil juga menjadi pembahasan penting. Turki, sebagai tuan rumah COP31, mendorong negara-negara bergabung dalam komitmen elektrifikasi sukarela untuk meningkatkan porsi kebutuhan energi global yang dipenuhi listrik dari sekitar 20 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035.
Namun, usulan tersebut berpotensi memunculkan perbedaan pandangan. Uni Eropa menginginkan elektrifikasi yang lebih bersih, sehingga penggunaan energi dari minyak, gas, dan batu bara kembali menjadi persoalan.
Padahal, negara-negara dunia sebelumnya telah berkomitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil dalam kesepakatan COP28 di Dubai pada 2023. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan.
COP31 sendiri mengusung fokus implementasi, yakni mendorong komitmen iklim agar benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, PBB memperingatkan bahwa suhu global masih berpotensi melampaui ambang 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa pra industri. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya mengatasi perubahan iklim tidak cukup hanya melalui kesepakatan, tetapi juga membutuhkan pendanaan dan tindakan konkret dari negara-negara dunia. (Wisa Irena Br Sitepu)
