Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis, namun gelar pemimpin terkorup disematkan kepada mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad, yang baru saja digulingkan pada Desember 2024, dinobatkan sebagai pemimpin paling korup. Assad dikenal memanfaatkan negara Suriah sebagai pusat produksi dan distribusi Captagon, obat-obatan terlarang yang telah menyebar ke seluruh Timur Tengah.
Keuntungan dari perdagangan narkoba ini mencapai miliaran dolar AS, yang digunakannya untuk mendanai penindasan brutal terhadap rakyat dan mempertahankan kekuasaan otoriter selama lebih dari dua dekade.
"Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kriminal dan korupsi yang tidak terbayangkan, menghancurkan kehidupan tak terhitung jumlahnya bahkan di luar perbatasan negaranya," ujar Alia Ibrahim, salah satu juri dari Daraj.com.
Assad juga terlibat dalam perdagangan manusia, penyelundupan rokok, pencurian benda antik, dan perdagangan senjata, yang memperdalam penderitaan rakyat Suriah.
Meski tidak memenangkan gelar tersebut, masuknya Jokowi dalam daftar finalis tetap menjadi sorotan. Namun, OCCRP tidak menjelaskan secara pasti mengapa dia menjadi finalis, dikarenakan pemilihan ini berdasarkan jajak suara jaringan global mereka.
"Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi tentang hak-hak rakyat yang dirampas," kata Drew Sullivan, penerbit OCCRP.
Selain Jokowi, daftar finalis tahun ini mencakup beberapa nama besar lainnya: William Ruto, Presiden Kenya, yang dituduh menyalahgunakan dana publik dan gagal mengatasi pengangguran.
Bola Ahmed Tinubu, Presiden Nigeria, dengan dugaan korupsi besar dalam sektor minyak; Sheikh Hasina, mantan Perdana Menteri Bangladesh, yang menghadapi tuduhan manipulasi pemilu dan represi oposisi.
Serta Gautam Adani, oligark India yang diduga mendapatkan keuntungan besar melalui patronase pemerintah Modi.
Penobatan Bashar al-Assad sebagai pemimpin terkorup tahun 2024 menggarisbawahi bagaimana korupsi dapat mengikis negara, menimbulkan penderitaan, dan menciptakan ketidakstabilan.
OCCRP berharap 'penghargaan' ini dapat meningkatkan kesadaran global tentang bahaya korupsi dan mendorong reformasi di negara-negara yang terkena dampaknya.
Baca Juga:
Eks Ajudan Jokowi Dilantik Jadi Pangkostrad
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
