Penghancuran rumah warga Palestina ini berlangsung pada Senin 22 Juli 2019. Tindakan ini mengakhiri pertempuran panjang dari warga Palestina untuk melakukan perlawanan.
Tindakan Israel ini adalah salah satu operasi terbesar dari jenisnya dalam beberapa tahun. Israel mengatakan bangunan itu didirikan terlalu dekat dengan penghalang pemisahan Tepi Barat.
Warga mengatakan bangunan itu berada di tanah Tepi Barat, dan Otoritas Palestina memberi mereka izin konstruksi. Tetapi setelah keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini memberikan jalan bagi pembongkaran, kru kerja Israel pindah ke lingkungan pemukiman tersebut. Kendaraan konstruksi besar-besaran menabrak atap beberapa bangunan, dan excavator besar menggali melalui puing-puing.
“Sekitar 20 orang yang sudah tinggal di bangunan itu dipindahkan. Sementara 350 pemilik properti yang sedang dibangun atau belum dihuni juga terpengaruh,” pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dikutip Time, Senin, 22 Juli 2019.
Israel merebut Yerusalem timur dan Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967. Komunitas internasional menganggap kedua wilayah tersebut sebagai wilayah pendudukan, dan Palestina mencari mereka sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.
Yerusalem timur dicaplok oleh Negara Yahudi tersebut dan menganggapnya bagian dari ibu kotanya. Langkah ini tidak diakui secara internasional. Tetapi klaim yang bersaing untuk wilayah tersebut telah menciptakan segudang kompleksitas hukum.
Israel membangun tembok pemisah pada awal 2000-an dalam langkah yang katanya diperlukan untuk mencegah pembom bunuh diri Palestina mencapai Israel dari Tepi Barat. Palestina mengatakan struktur itu adalah perampasan tanah ilegal karena menjorok ke Tepi Barat di banyak tempat.
Sur Baher adalah salah satu tempat itu. Dalam negosiasi dengan penduduk, Israel membangun rute struktur di Sur Baher di dalam Tepi Barat untuk mencegah pemisahan desa dan mengganggu kehidupan, menurut dokumen pengadilan.
Namun, warga, mengklaim tidak mungkin mendapatkan izin bangunan Israel di Yerusalem timur, mulai membangun gedung apartemen di Tepi Barat bagian dari desa dengan izin dari Otoritas Palestina. Awal dasawarsa ini, militer Israel memerintahkan pembangunan itu dihentikan, dengan mengatakan pihaknya tidak dapat mengizinkan bangunan bertingkat tinggi yang begitu dekat dengan penghalang pemisahan.
Mahkamah Agung Israel bulan ini menolak banding terakhir warga, membuka jalan bagi pembongkaran.
“Israel telah meningkatkan penghancuran properti Palestina yang tidak sah di Yerusalem timur,” sebut kelompok advokasi Israel yang mempromosikan kesetaraan dan koeksistensi di kota Yerusalem, Ir Amim.
Dikatakan Israel menghancurkan sekitar 63 unit rumah pada paruh pertama tahun ini, dibandingkan dengan 37 pada periode yang sama tahun lalu. Penduduk Palestina di Yerusalem timur mengatakan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan izin bangunan dari otoritas Israel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
