Presiden KRG Masoud Barzani. (Foto: Reuters)
Presiden KRG Masoud Barzani. (Foto: Reuters)

Pemerintah Kurdi Irak Tetapkan Tanggal Referendum Kemerdekaan

Arpan Rahman • 08 Juni 2017 16:53
medcom.id, Erbil: Pemerintah otonom Kurdi Irak mengumumkan bahwa wilayah utara akan mengadakan referendum kemerdekaan pada 25 September 2017.
 
Masoud Barzani, presiden Pemerintah Daerah Kurdistan Irak (KRG), menetapkan tanggal pemungutan suara melalui Twitter pada Rabu 7 Juni 2017.
 
Hamin Hawrami, seorang penasihat presiden senior, mengatakan di akun Twitter-nya bahwa keputusan diambil menyusul pertemuan partai politik Kurdi utama di Erbil, ibu kota wilayah tersebut.

Referendum tentang apakah KRG akan memisahkan diri dari Irak akan diadakan di tiga area yang membentuk wilayah Kurdi. Referendum juga digelar di kawasan yang dipersoalkan pemerintah Kurdi dan Irak, namun saat ini berada di bawah kendali militer Kurdi.
 
Wilayah yang diperdebatkan termasuk petak-petak wilayah utara yang diklaim Irak Kurdi dan Baghdad, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya akan minyak bumi.
 
Suara oposisi di Baghdad yang menentang Kurdi Irak menjadi independen akan membesar jika KRG mencoba mengambil kawasan sengketa via referendum.
 
Tapi tidak jelas apakah suara "Iya", yang telah diperkirakan menjadi hasil referendum, akan mengarah pada deklarasi kemerdekaan.
 
Deklarasi Kemerdekaan
 
Pemerintah Irak sejauh ini belum bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan pada April, bahwa dia menghormati hak Kurdi untuk memilih kemerdekaan.
 
Namun dia merasa waktu untuk deklarasi kemerdekaan belum tepat.
 
"Isu utama yang kami hadapi, adalah kurangnya kemitraan (dengan Baghdad)," Bayan Sami Abdul Rahman, perwakilan KRG untuk Amerika Serikat, mengatakan kepada Al Jazeera, seperti dilansir Kamis 8 Juni 2017.
 
Dia mengatakan jika orang Kurdi memilih kemerdekaan dan secara aktif mencapainya, mereka akan mencari hubungan masa depan dengan Baghdad di mana mereka "merupakan mitra dagang terbesar, dengan kesepakatan di bidang keamanan, perbankan, keuangan, mata uang, ekonomi perdagangan," dan banyak lainnya.
 
Wilayah Kurdi Irak, dengan populasi sekitar lima juta, sudah menjalankan otonomi tingkat tinggi, termasuk parlemen dan angkatan bersenjata sendiri.
 
Namun, hubungan dengan pemerintah pusat di Baghdad telah menurun dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai isu.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan