Massa berkumpul untuk memperlihatkan dukungan mereka terhadap sekelompok demonstran yang masih bertahan di area kampus PolyU, Hong Kong, 25 November 2019. (Foto: AFP/DALE DE LA REY)
Massa berkumpul untuk memperlihatkan dukungan mereka terhadap sekelompok demonstran yang masih bertahan di area kampus PolyU, Hong Kong, 25 November 2019. (Foto: AFP/DALE DE LA REY)

Tiongkok Panggil Dubes AS soal UU Dukungan Hong Kong

Internasional amerika serikat hong kong Protes Hong Kong
Willy Haryono • 26 November 2019 10:08
Beijing: Tiongkok memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk meminta Washington mencabut undang-undang yang berisi dukungan terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.
 
Pekan kemarin, Senat AS secara bulat mengadopsi undang-undang yang mendukung "hak asasi manusia dan demokrasi" di Hong Kong. UU ini masih belum ditandatangani Presiden AS Donald Trump.
 
Senat AS juga menyepakati langkah yang dapat melarang penjualan gas air mata, peluru karet dan perlengkapan lainnya yang telah digunakan aparat keamanan Hong Kong terhadap demonstran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Zheng Zeguang memanggil Dubes Terry Branstad untuk menyuarakan protes keras atas UU tersebut," ungkap pernyataan resmi Kemenlu Tiongkok, dilansir dari AFP, Selasa 26 November 2019.
 
"UU tersebut secara lancang telah mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, dan juga mendukung perilaku kriminal yang diperlihatkan sekelompok massa anti-Tiongkok di Hong Kong," sambungnya.
 
Sejauh ini Trump belum memberikan indikasi apakah dirinya akan menandatangani UU tersebut agar dapat diresmikan dan berkekuatan hukum tetap.
 
Namun pekan kemarin, Trump mengaku terus mendukung Hong Kong, tapi di waktu yang bersamaan juga tetap menjalin hubungan baik dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
 
"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahan mereka, dan mencegah agar UU terkait Hong Kong tidak diresmikan menjadi sebuah hukum," tegas Kemenlu Tiongkok.
 
"Jika itu tidak dilakukan, maka AS harus bersiap menghadapi segala konsekuensi," pungkasnya.
 
Gelombang protes di Hong Kong sejak enam bulan lalu dipicu Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Aksi unjuk rasa tetap berlanjut meski RUU itu dicabut, dan kini meluas menjadi perjuangan menegakkan demokrasi Hong Kong dari pengaruh Tiongkok.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif