Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar. Foto: Medcom.id/Fajar Nugraha
Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar. Foto: Medcom.id/Fajar Nugraha

Standar Ganda Eropa Melihat Perdamaian di Kolombia

Internasional kemenlu Diplomasi Ekonomi Mahendra Siregar
Fajar Nugraha • 05 November 2019 15:45
Jakarta: Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menceritakan ada ironi di saat pertanian dijadikan cara untuk menyelesaian konflik. Khususnya mengenai yang dirasakan oleh Kolombia.
 
Pada 2016 Pemerintah Kolombia dan pemberontak Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sepakat berdamai. Salah satu poin perdamaian adalah mengubah lahan koka menjadi lahan pertanian umum.
 
“Illegal crop yang disebut koka atau pohon popi adalah bahan baku untuk kokain. Dulunya FARC sumber pendapatannya dari tanaman itu, kemudian uangnya dibelikan senjata,” tutur Wamenlu Mahendra pada International Workshop on Crops for Peace (IWCP-2019) di Hotel Borobudur, Jakarta, 5 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Nah sekarang hal itu bertentangan dengan hukum, tidak boleh lagi, tetapi kan dia (mantan pemberontak FARC) perlu pendapatan. (Ini bisa didapat) dari pertanian, yaitu utamanya kelapa sawit,” sebut Mahendra.
 
Namun kini muncul masalah lain. Kelapa sawitnya ditanam dan diharapkan bisa panen kemudian dijual. Tetapi begitu masuk Eropa didiskriminasi. “Ini yang terjadi juga dengan Indonesia, yang didiskriminasi tadi sawitnya, bukan Indonesia,” tegasnya.
 
“Ini mother of all double standard (induk dari standar ganda). Di satu pihak mengharapkan peace (perdamaian), di satu pihak produknya di-banned (dilarang),” sebutnya.
 
Melihat adanya kondisi ini, muncul potensi kerja sama yang bisa dilakukan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah jangan terpaku dengan cara pandang pola perdagangan hubungan ekonomi yang sudah berlangsung sejak 70 tahun atau bahkan sejak seblum perang dunia.
 
Cara pandang tersebut berupa, negara maju mengonsumsi negara berkembang. Diplomat yang pernah juga menjabat Wamenkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, semua pihak harus sadar bahwa mayoritas dari 10 terbesar ekonomi dunia atau 20 besar ekonomi dunia adalah negara berkembang.
 
“Berarti negara berkembang bukan sebagai produsen tetapi juga konsumen juga. Jadi perdagangan di antara mereka saling mengisi, termasuk bukan hanya isu dagang tetapi isu-isu strategis yang harus menjadi pembelajaran,” tutur Mahendra.
 
“Ada risiko ketidakberlanjutan karena kalau di antara mayoritas populasi dunia yang diperlukan itu yang berkelanjutan dan affordable (terjangkau). Sedangkan untuk negara maju, standarnya lain. Mungkin untuk menghasilan produk yang sama membutuh resources (sumber daya) yang berlipat-lipat,” imbuhnya.
 
Delegasi Kolombia tidak dekat jaraknya dengan Indonesia, tetapi keinginannya bertumbuh berkembang dan maju memiliki banyak kesamaannya dengan. Salah satu isu yang bisa dipelajari dari Indonesia adalah demokrasi.
 
“Saya bilang Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia, mengalahkan Amerika. Lebih besar dari Amerika Serikat,” pungkas Mahendra.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif