Referendum simbolis yang tidak mengikat ini merupakan bagian dari perjuangan warga Okinawa. Mereka menentang rencana pemindahan pangkalan militer Futenma milik AS dari lokasi saat ini ke wilayah terpencil di Okinawa.
Meski nantinya pangkalan militer itu jauh dari permukiman, warga tetap menentangnya karena masih berada di Okinawa. Warga ingin militer AS sepenuhnya angkat kaki.
Selama bertahun-tahun, warga Okinawa memprotes kehadiran militer AS di wilayah mereka yang dinilai cukup mengganggu. Namun keluhan mereka selama ini kurang didengar pemerintah pusat Jepang di Tokyo.
Gubernur Okinawa Denny Tamaki, yang terpilih pada September lalu, mengatakan bahwa referendum ini adalah kesempatan bagi warga lokal untuk menyuarakan pendapat mereka.
"Ini merupakan kesempatan penting bagi warga lokal untuk menyampaikan keinginan mereka. Saya mendorong semua warga untuk berpartisipasi," tutur Tamaki kepada awak media di Okinawa, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Selasa 27 November 2018.
Jika suara mayoritas dari referendum adalah penolakan terhadap rencana pemindahan, maka pemerintah pusat di Tokyo dipastikan akan semakin tertekan.
Terkait rencana pemindahan, pemerintahan Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe menilainya sebagai solusi terbaik agar pertahanan negara tetap kuat, dan 'gangguan' terhadap warga Okinawa dapat sedikit berkurang.
Luas Okinawa berada di bawah 1 persen dari total area darat Jepang. Namun lebih dari separuh 47 ribu personel militer AS disiagakan di prefektur tersebut.
Kebisingan, kecelakaan dan kejahatan yang dilakukan sejumlah personel militer AS telah lama membuat warga Okinawa geram. Warga juga kesal karena beberapa prefektur lain menolak berbagi beban dengan Okinawa.
Namun lokasi Okinawa yang berada dekat Taiwan dinilai strategis bagi kehadiran militer AS di Asia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
