Hal tersebut dibahas dalam dialog kebijakan Indonesia-Belanda-Australia di Erasmus Huis, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Dengan tema ‘Middle Power Promotion of a Rules-Based Order in the Indo-Pacific Region’, beberapa ahli seperti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI), Pusat Studi Startegis dan Internasional (CSIS) di Indonesia turut serta.
Penasihat Strategis Kawasan Kedubes Belanda di Singapura, Ernesto H. Braam yang menginisiasi acara ini menyatakan bahwa fokusnya mengenai hukum internasional, secara spesifik Ernasto menekankan di bidang laut.
“Kami membicarakan hukum internasional di laut, tiga dari kita sangat memperhatikan kasus maritim. Australia, Indonesia, dan Belanda, kita selama ini berdagang di laut dan kita memiliki koneksi,” ungkap Braam di Kedutaan Belanda, di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.
Hubungan yang dekat antara ketiga negara yang membuatnya bersatu memperhatikan kasus-kasus maritim itu dan tatanan global lainnya. “Kita telah melakukan pertemuan secara rutin dan kita memiliki ide yang sama mengenai dunia,” kata Braam.
Dirinya juga meyakinkan bahwa apa yang dicanangkan ini berbasis kuat. Hal ini karena kerja sama yang direncanakan, akan melibatkan institusi-institusi legal.
“Tentu kami memiliki institusi legal, (kurang lebih) 50 institusi legal. Itu adalah hal yang sangat penting. Kami ingin memiliki sebuah sistem. Belum yakin bagaimana bentuknya nanti, namun yang kami ingin adalah anggotanya bisa mengobservasi dan memonitor,” kata Ernest.
Indo Pasifik
Sementara penelitii Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar menjelaskan apa itu Indo Pasifik. Konsep ini merupakan salah satu cara Jokowi untuk mengembangkan Indonesia.
“Konsep Indo Pasifik itu merupakan manifestasi dari upaya Presiden Joko Widodo untuk mengaktualisasikan Global Maritime Fulcrum (GMF) (poros maritim dunia),” ungkap Dewi.
Dewi menambahkan bahwa ide tentang Indo Pasifik bukanlah baru, namun kembali populer setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebutkannya. “Australia telah memakai istilah ini sejak 2013. Ini sudah tak baru, namun isu ini dibicarakan lagi sejak Presiden Trump datang ke APEC di Hanoi dan dia bicara tentang Indo Pacific Strategy,” sebut Dewi.
Dialog kebijakan ini adalah cara untuk mendiskusikan serta mengembangkan proposal untuk kerja sama trilateral demi mendukung pemerintah berdasarkan peraturan di area Indo Pasifik yang lebih luas. Banyak pemerintah yang memperkirakan ulang kebijakan luar negerinya, setelah Tiongkok semakin menunjukkan dominasi dan keraguan atas komitmen Trump di Asia Tenggara dan kawasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
