medcom.id, Tabanan: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta delegasi sejumlah negara peserta Bali Democracy Forum (BDF) IX mengunjungi pondok pesantren Bali Bina Insani di Tabanan, Jumat 9 Desember.
Kunjungan ke Tabanan merupakan hal baru dalam BDF, yang erat kaitannya dengan tema tahun ini: 'Religion, Democracy and Pluralism'.
Ponpes Bali Bina Insani berdiri di wilayah yang mayoritas masyarakatnya penganut agama Hindu. Kendati begitu, kegiatan ponpes berjalan baik tanpa gangguan apapun.
"Kita memang sengaja mengambil program ini untuk memperlihatkan bagaimana kebersamaan dan toleransi beragama berjalan di tengah masyarakat," ungkap Menlu Retno, kepada wartawan di Bali, Jumat (9/12/2016).
Siswa di Ponpes Bina Insani, Bali (Foto: Willy Haryono/Metrotvnews.com).
Tidak hanya tempat berdirinya, keunikan lain dari ponpes adalah deretan staf pengajar. Sekitar separuh dari guru di Ponpes Bali Bina Insani beragama Hindu. "Jadi ini betul-betul satu contoh bagaimana perbedaan bisa diselebrasi. Ini merupakan modal untuk membangun," tutur Menlu Retno.
Sesuai dengan namanya, Ponpes Bina Insani fokus membina insan-insan muda untuk menjadi manusia berintegritas. Keberagaman di ponpes ini bukan merupakan suatu penghalang, justru dianggap sebagai sebuah keindahan.
Terdapat 341 santri dan santriwati di Ponpes Bali Bina Insani, dengan 16 staf pengajar yang separuhynya beragama Hindu dan separuhnya lagi Islam.
"Saya kira para peserta BDF juga antusias, bagaimana mungkin sebuah pondok pesantren bisa hidup dengan baik di tengah masyarakat Hindu," kata Menlu Retno.
Indonesia rumah bagi kemajemukan
Pada pembukaan BDF, Kamis 8 Desember Presiden Joko Widodo menyebutkan mengenai pluralisme di Indonesia.
Kepada para anggota delegasi BDF presiden mengatakan bahwa Indonesia adalah rumah bagi kemajemukan. Rakyat Indonesia di mata presiden memiliki keberuntungan. Indonesia memiliki sejarah kemajemukan yang sangat panjang
Lebih lanjut presiden menambahkan, demokrasi membawa kehendak rakyat dan kebaikan bagi umat manusia, karena kita sadar bahwa toleransi diperlukan karena kita semua berbeda-beda.
Budaya saling menghormati dan sifat toleransi, sambung Jokowi, telah menjadi benang yang mempersatukan masyarakat dunia yang berbeda-beda. "Pemerintah negara-negara dunia dinilai perlu secara aktif mendorong sinergi antara demokrasi, agama dan toleransi," tutur Presiden, pada saat pembukaan BDF ke-IX.
Upaya itu hendaknya terefleksikan dalam semua kebijakan nasional. Pendekatan top-down berupa peran aktif pemerintah menjadi kunci, baik melalui good governance dan supremasi hukum, yang sama pentingnya dengan upaya penguatan demokrasi dari akar rumput.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
