Namun, menurut Pakar Perbatasan Maritim Universitas Gadjah Mada I Made Andi Arsana, perjanjian ini menyisakan sesuatu yang menarik. Pertama, untuk dasar laut, garisnya sedemikian rupa sehingga sebagian besar laut yang tadinya adalah dasar laut Australia berada di bawah air laut Indonesia, kini jadi bagian dari Timor Leste.
Hal menarik kedua, beberapa segmen garis batas pada 2018, berhimpit dengan garis batas 1997 yang ditetapkan Australia dan Indonesia. Meski demikian, hal ini dianggap wajar oleh Arsana.
"Konsekuensinya, kini ada kawasan di Laut Timor yang air lautnya milik Indonesia namun dasar laut di bawahnya milik Australia dan sebagian lagi milik Timor Leste. Lebih kompleks lagi," ucapnya kepada Medcom.id, Kamis 5 April 2018.
Sebenarnya pada 1997 lalu, Indonesia dan Australia berhasil menyepakati batas maritim baru di kawasan tersebut, yang disebut dengan Perth Treaty. Jauh sebelumnya, pada 1972, kedua negara juga pernah membahas batas landas kontingen di kawasan tersebut. Semua perjanjian terjadi saat Timor Leste masih bersama Indonesia.
Perjanjian ini membagi air laut (ZEE) antar kedua negara karena dasar lautnya telah dibagi dengan perjanjian 1972. Bedanya, perjanjian 1997 membagi kawasan secara keseluruhan agar tidak ada celah tersisa.
Tak hanya itu, garis 1997 juga berbeda lokasinya dengan garis 1972. Hal itu menyebabkan dasar laut dan garis yang membagi air laut di atasnya berbeda.
Perjanjian ini menyebabkan bagian laut di kawasan itu yang dasar lautnya milik Australia, namun air di atasnya menjadi milik Indonesia. Sehingga, Indonesia bisa menangkap ikan di perairan itu, namun tidak boleh mengeksploitasi minyak dan gas.
Hal ini memicu semakin kompleksnya perjanjian batas laut Indonesia, Australia dan Timor Leste.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
