Kapal ini diduga milik pengusaha asal Malaysia, Low Taek Jho.
Setelah kapal pesiar Equanimity disita, juru bicara Low mencatat bahwa Departemen Kehakiman (DoJ) pernah menunda penyitaan kapal itu tahun lalu. Menurut dia, penundaan dikarenakan belum kuatnya bukti Low terkait dengan kasus pencucian uang tersebut.
"DoJ belum melakukan langkah-langkah untuk membuktikan adanya ketidakberesan yang terjadi. Mengecewakan karena tuduhan pada klien kami sangat cacat dan bermotif politik," seru juru bicara Low dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman AFP, Kamis 1 Maret 2018.
"DoJ melanjutkan pola penjangkauan global, semuanya didasarkan pada klaim yang belum pasti," imbuh dia.
Pengusaha Malaysia yang diduga menjadi pusat skandal keuangan tersebut, menuduh pejabat peradilan AS melakukan 'penjangkauan global'. Departemen Kehakiman AS menjatuhkan tuntutan hukum perdata sebesar USD4,5 miliar pada kasus 1MDB, badan pengembang strategis Malaysia.
Badan tersebut dibangun oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Badan ini membuat nama Najib terseret dalam kasus penipuan dan pencucian uang.
Low Taek Jho, disebut membuat keputusan finansial utama terkait dengan 1MDB. Padahal, dia tidak memegang posisi resmi di badan Malaysia tersebut.
Low telah membantah tudingan tersebut, dan hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui.
Sementara itu, politisi opisisi Malaysia menggunakan penyitaan kapal yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu, untuk menyerang pemerintah. Tokoh senior oposisi Azmin Ali menggambarkan perampasan tersebut sebagai tonggak sejarah dalam penyelidikan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
