NEWSTICKER
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman. Foto: Dok.Kemenlu
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman. Foto: Dok.Kemenlu

Hukum Perdata Internasional dapat Perkuat Diplomasi Ekonomi RI

Internasional kemenlu Diplomasi Ekonomi
Marcheilla Ariesta • 20 Februari 2020 14:51
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) harus segera disahkan. RUU HPI ini dinilai dapat memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu prioritas politik luar negeri.
 
"Kita harus siap dengan sistem hukum yang memadai. Karena permintaan dari Presiden Joko Widodo supaya kita meningkatkan diplomasi ekonomi, dan salah satu poin adalah hukum perdata internasional ini," kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman, di Jakarta, Kamis 20 Februari 2020.
 
Pengesahan RUU HPI ini menjadi topik utama yang dibahas dalam Sarasehan Jilid II 'Peningkatan Diplomasi Ekonomi melalui Pengembangan Hukum Perdata Internasional Indonesia' di Kementerian Luar Negeri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Damos mengatakan pentingnya RUU HPI ini disahkan karena investor dan pedagang asing melirik sistem hukum Indonesia di perdata internasional. Menurutnya, saat ini Indonesia masih memakai aturan hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk masalah keperdataan internasional.
 
Aturan tersebut dianggap kurang memadai untuk menjadi dasar hukum keperdataan internasional di Indonesia.
 
"Akan lebih bagus jika UU HPI ini ada, karena sebagai negara hukum, kita harus ada basis konstitusional dan basis UU yang cukup," tuturnya.
 
Damos menambahkan, selama ini sudah ada praktik-praktik yang dilakukan, namun belum ada dasar legalisasinya.
 
Di kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshidiqie mendukung pengesahan RUU Hukum Perdata Internasional. Menurut Jimly, RUU HPI akan mengatur ulang peranan peradilan dalam negeri saat berhadapan dengan hukum internasional atau sistem peradilan negara lain.
 
"Dari hubungan itu, harus ada asas resiprokal, maka perlu kita buat sendiri namanya UU Hukum Perdata Internasional," serunya.
 
RUU HPI ini rupanya sudah lama diusulkan sejak 1980-an. Namun, pembahasannya sempat terhenti karena berbagai masalah dan dilanjutkan kembali pada 2015.
 
Lagi-lagi pembahasan sempat tertunda, dan akhirnya dilanjutkan lagi pada 2017 hingga saat ini.
 
Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tudiono mengatakan perumusan dan penyusunan naskah akademik serta draf RUU HPI telah rampung. RUU HPI pun telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020-2024 Dewan Perwakilan Rakyat RI.
 
Meskipun merupakan salah satu program untuk prioritas politik luar negeri, namun RUU HPI belum menjadi prioritas prolegnas untuk tahun ini. Jimly menegaskan, tahun depan RUU HPI ini harus masuk agenda prioritas prolegnas.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif