PCA menolak mengakui klaim Tiongkok atas sembilan garis putus atau nine-dash line di LCS. Selama ini, Negeri Tirai Bambu menegaskan nine-dash line merupakan wilayah peninggalan leluhurnya, yang tercantum dalam peta versi mereka sendiri pada 1947.
"Pengadilan menyimpulkan tidak ada basis hukum bagi Tiongkok dalam mengklaim hak-hak sejarahnya untuk mengambil sumber daya alam di wilayah laut yang masuk dalam 'nine-dash line,'" tulis PCA dalam rilis resmi yang diterima Metrotvnews.com, Selasa (12/7/2016).
Selain itu, PCA juga menegaskan Tiongkok tidak memiliki bukti bahwa sejak dahulu kala sudah secara eksklusif menguasai deretan pulau dan perairan di LCS.
Sebelum putusan keluar, Tiongkok berulang kali menegaskan PCA tidak memiliki yurisdiksi dan bertekad akan menolak segala putusannya. Presiden Xi Jinping mengatakan Tiongkok tidak akan main-main dengan masalah kedaulatan, dan "tidak takut mendapatkan masalah" atas LCS. Hingga saat ini Tiongkok belum merespons putusan PCA.
Terdapat beberapa kemungkinan. Tiongkok bisa saja menarik diri dari perjanjian UNCLOS dan terus melanjutkan pembangunan di LCS untuk menguatkan klaim. Atau Tiongkok bisa menurunkan ketegangan dengan Filipina dan langsung berdialog secara langsung.
Filipina menantang klaim Tiongkok ke Den Haag pada 2013. Filipina menyebut Tiongkok telah melanggar perjanjian United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) terkait klaim LCS.

Sengketa di Laut China Selatan. (Foto: AFP)
Sidang Laut China Selatan di PCA diikuti lima ahli maritim dunia, dan Filipina menunjuk salah satu satunya. Tiongkok tidak menggunakan haknya untuk memilih satu peserta.
PCA memiliki kekuatan untuk menerapkan aturan prosedur dan keputusan yang tidak dapat diubah. Namun PCA tidak memiliki prosedur untuk memastikan putusannya ditaati pihak terkait.
Filipina berharap putusan PCA akan membantu membangun tekanan komunitas internasional terhadap Tiongkok, agar proses penguatan klaim di LCA dapat ditunda atau dihentikan. Sebelum putusan keluar, Amerika Serikat (AS) sudah mendorong kedua kubu bertikai untuk menghormati putusan PCA.
Manila juga berharap putusan PCA dapat memberikan keuntungan dapat bernegosiasi dengan Tiongkok. Pada akhirnya, Filipina ingin Tiongkok menandantangani sebuah Kode Perilaku atau Code of Conduct (CoC) mengenai LCS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News