Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard. (Foto: Fajar Nugraha/Medcom.id).
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard. (Foto: Fajar Nugraha/Medcom.id).

Indonesia Prioritaskan Isu Palestina Tetap Muncul di DK PBB

Internasional kemenlu indonesia-pbb
Marcheilla Ariesta • 06 Januari 2019 06:11
Jakarta: Mulai 1 Januari 2019 Indonesia memulai tugasnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Apa saja yang akan menjadi fokus Indonesia dalam keanggotaan ini.

Resminya penugasan Indonesia dimulai saat pemancangan Bendera Merah Putih pada 2 Januari di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS). Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB, Dian Triansyah Djani akan mengemban tugas dalam keanggotaan Indonesia ini.

Medcom.id, pada 28 Desember 2018, sempat berbicara dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Febrian Alphyanto Ruddyard. Berikut isi dari wawancara khusus tersebut:

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Apa yang akan Indonesia bawa untuk DK PBB?  Yang akan kita bawa sebenarnya sudah kita putuskan sejak beberapa waktu lalu. Ada 4+1, empat ini adalah satu. Yang kita kuatkan adalah getting ecosystem of peace (menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas perdamaian dan keamanan global. Penting sekali kita melihat bahwa peace dan stability harus merupakan harus suatu ekosistem, tidak bisa hanya sifatnya satu konflik diselesaikan, tapi harus dibentuk ekosistemnya.

Ekosistemnya antara lain bagaimana bisa menyelesaikan masalah setiap konflik dengan cara dialog. Jadi yang pertama getting ecosystem of peace and global stability, melalui upaya mediasi dialog dan kehadiran PBB untuk isu menjalankan perdamaian.

Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat sinergi antara DK PBB dengan organisasi regional. Kenapa penting? karena Indonesia berpandangan kerja PBB akan lebih efektif dan akan lebih terarah apabila DK PBB melibatkan organisasi dan mekanisme regional.

Khususnya sebagai first responsder (perespons pertama), pokoknya yang pertama di depan. First responder apabila ada potensi konflik di suatu wilayah. Dengan menggandeng organisasi regional, pemahaman DK PBB mengani isu-isu regional diharapkan akan lebih komprehensif, karena di regional ini lah negara-negara ini tahu sebetulnya (inti permasalahan konflik) di regional.

PBB bisa memanfaatkan kemampuan yang ada di regional, baik itu organisasi maupun mekanisme untuk bisa PBB bekerja atau menyelesaikan masalah dengan lebih komprehensif dan terarah.

Yang ketiga isu yang akan kita bawa sangat aktual, penanggulangan terorisme, radikalisme, ekstremisme melalui pendekatan yang sifatnya komprehensif.

Ini ingin kita introduce (perkenalkan), karena kita berhasil di sini. Salah satu kekuatan Indonesia dan itu sudah diakui berbagai negara.

Pada saat penanganan terorisme, radikalisme dan ekstremisme harus dilakukan komprehensif, dalam arti tak cuma bicara dari hilirnya saja, tapi kita juga bicara dari hulu bagaimana kita bisa melibatkan upaya deradikalisasi, melibatkan kompenen dunia dan nasional lainnya. Seperti tokoh figur religius, figur dunia pendidikan, sehingga isu-isu terorisme tidak hanya dihadapi saat meledak saja tapi pula dihadapi lebih komprehensif, ini yang ingin kita bawa juga.

Yang keempat ini agak spesifik, ini baru, bagaimana ciptakan sinergi upaya menciptakan perdamaian dan mengembalikan suatu kondisi konflik ke kondisi normal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi approach-nya (pendeketannya) kita akan coba sinergikan dengan upaya melakukan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). 

Masalah sustainable development banyak di PBB, (mulai dari) SDG2030, di mana kita bisa mengutamakan kesepakatan SDG 2030 dalam upaya menumbuhkan perdamaian di wilayah konflik.

Yang terakhir, 4+1, kenapa saya ambil plus one bukan lima, karena sudah ada terus yaitu mengenai Palestina. Karena sudah menjadi mandat konstitusi Indonesia untuk lebih memberi perhatian khusus untuk isu Palestina.

Tujuannya apa? banyak pihak yang kritik DK PBB tidak bisa melakukan apa-apa di isu Palestina, resolusinya pun diatasi sendiri sama AS. Tapi kita tahu juga kekuatan kita dan kita tidak berpotensi menjadi kekuatan seperti P5 (lima anggota tetap DK PBB termasuk Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Tiongkok).

Kita juga tahu di DK PBB ada dinamikanya sendiri dan negara memiliki kepentingannya sediri khususnya negara P5. Kita lebih mengupayakan isu ini tidak hilang di radar DK PBB. Indonesia selalu dorong dan akan jadi prioritas kita di DK PBB bagaimana isu Palestina tidak hilang dengan isu konflik yang lain yang semakin lama semakin banyak.

Ada isu Yaman, Suriah mungkin udah lupa nih padahal (isu) Palestina masih ada di situ. Kita akan pastikan isu Palestina akan tetap di dalam radar DK PBB. 

Keuntungan Indonesia masuk dalam DK PBB?

Saat ini organisasi dunia paling utama kan PBB, PBB di dalamnya ada 5 atau enam organ utama, salah satu organ utama namanya DK PBB. Kenapa paling utama? karena DK PBB satu-satunya organ yang keputusannya memiliki efek legally binding (mengikat secara hukum). Kalau UNGA tidak. UNGA resolusinya diadopsi ada yang setuju ada yang enggak tidak dilakukan. Tetapi begitu DK PBB ambil keputusan itu harus dilakukan, bahkan kalau dilihat di piagamnya harus dilakukan baik anggota PBB maupun tidak. Ini sangat penting dan memang di dalamnya ada dinamikanya, ini kesempatan kita.

DK PBB dalam satu tahapannya diberikan satu wewenang untuk bisa menentukan apakah suatu fenomena situasi ini dianggap mengancam perdamaian dunia tidak. Di organ PBB lain (tidak ada wewenang itu). Dengan demikian dia boleh mempergunakan karena mengikat secara hukum.

Berada di dalam situ saja sudah luxury (kemewahan), karena kita harus bertarung dengan negara lain untuk masuk ke situ dan banyak negara lain yang belum pernah di DK PBB.

Jadi kesempatan itu kalau boleh dibilang satu sebenarnya wujud mandat konstitusional bahwa kita harus ikut serta dalam menciptakan perdamaian di dunia. Sudah tidak ada tempat lain di organisasi internasional lain yang sesuai dengan mandat konstitusi. Bahkan ASEAN aja tidak ada wing security council-nya (sayap dewan keamanan).

Yang kedua, meningkatkan peran kepemimpinan kita di dunia internasional. Kapasitas kita untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang sangat krusial dalam isu perdamaian dunia ya ada di situ. Ini kesempatan kita selama dua tahun untuk ikut menentukan apakah sesuatu situasi mengacam perdamaian keamanan dunia atau tidak.

Kemudian selanjutnya, untuk kepentingan nasional kita sendiri banyak isu yang kita tidak tahu ke depannya jadi seperti apa. Tapi paling tidak dengan berada di DK PBB kita bisa menjaga, khususnya menjaga integrasi teritorial. Kalau lewat negara lain, misalnya ada masalah dengan teritorial kita minta negara lain untuk adakan bilateral di PBB, tapi kalau kita di DK kita bisa angkat apa aja. Karena kita ada di dalamnya.

Selanjutnya mungkin ini investasi politik kita juga, untuk menjaga hubungan regional bilateral dan multilateral serta tingkatan lain. Karena saat kita dipilih jadi DK PBB kita didukung negara-negara lain yang juga menitipkan kepentingannya. Nah ini political investment nih, kalau kita di dalam, kita punya kesempatan dengan memperjuangkan isu-isu kita, karena bekerja bersama negara P5. Kadang kita akan bantu mereka, tapi mungkin juga berseberangan dengan mereka, jadi lebih pada adanya political investment.

Yang ketiga, saya rasa ini penting meningkatkan pengiriman misi pasukan perdamaian (peacekeeper) kita. ita selama ini peacekeeper kita sudah 3.650, sekitar 90 diantaranya perempuan. Jumlah ini cukup tinggi, dengan jumlah itu, kita di antara negara-negara penyumbang pasukan perdamaian kita di ranking tujuh. Tujuh besar dari 123 penyumbang dan ini kita cukup disegani dan diminati.

jadi gini kalau DK mau ngirim pasukan perdamaian gak bisa asal kirim. Karena melibatkan host negara konflik dan negara-negara di sekitar, kemudian negara DK PBB, jadi harus ada kesepakatan, konsen juga dialog.

Kenapa (anggota) kita cukup banyak? karena negara konflik pemerintahnya senang kalau kita masuk. Ini kan aset buat kita, karena Indonesia punya target 2019 harus bisa ngirim 4.000 peacekeeper, dengan 4.000 mungkin kita bisa ranking lima besar.

DK PBB diisi oleh P5 gimana sikap Indonesia terkait reformasi di DK PBB, terutama mengenai hak veto?

Ada dua hal mengenai reformasi. Reformasi dalam arti pembahasan isu politis itu tidak di DK PBB. Karena di DK PBB tidak ada agenda reformasi dia sendiri tidak ada, tapi itu dilkukan di UNGA (Sidang Majelis Umum PBB). Mengadopsi resolusi UNGA yang menjadi dasar perlunya dilakukan reformasi DK bahkan sudah agak maju, sudah disepakati ada lima isu kalau bicara reformasi.

Pertama mengenai kategori. Apakah kategori keanggotaan P5 (anggota tetap) ditambah atau tidak. Kedua, jumlah perwakilan (dari tiap benua) selama ini representasi dua. Ini perlu ditinjau lagi apakah masih butuh. Ketiga, bicara soal jumlah, apakah DK PBB yang 15 ini sudah cukup atau tidak apa perlu tidak ditambah lagi, karena keterwakilan ini.

Keempat working method (metode kerja) di DK PBB ada yang perlu diperbaiki atau tidak. For your information, satu-satunya organ PBB yang working method profesional sepertinya belum capai final itu cuma DK PBB. Jadi kalau UNGA punya aturan prosedural yang tetap. Sementara DK PBB bisa diganti kapan saja, makanya perlu ditanyakan working methodnya.

Terakhir isu veto, apakah perlu veto ini dari sisi pembahasan reformasi DK PBB.

Bagaimana sikap kita terhadap reformasi DK PBB?

Jadi membangun working method itu termasuk reformasi DK PBB. This is reformasi DK PBB in action, karena pembahasannya di sana. Ini bukan omong lagi, tapi bagaimana bisa kerja supaya DK PBB lebih baik. Itu yang pasti dari reformasi DK PBB.

Mengenai formula 4+1, Indonesia sangat concern dengan Palestina. Bagaimana cara Indonesia mengemukakan itu dalam forum?

Yang jelas setiap bulan akan ada pembahasan isu Timur Tengah. Saat kita jadi Presiden DK PBB (Presiden DK PBB dua kali), Mei dan entah September tahun depan, (Palestina) akan jadi isu yang kita tekankan. Tapi kalau pun kita tidak jadi presiden kita akan dorong, kita tahu problem di DK PBB pasti mentok, orang juga bilang mentok. Ada kepentingan AS, apapun itu isu Palestina, tak akan gampang, dia pun sudah mengambil keputusan melawan sendiri DK PBB soal Yerusalem, tapi jangan lupa isu Palestina itu banyak bisa didekati banyak.

Bisa didekati (lewat isu) Yerusalem, kemanusiaan, pengungsi, macam-macam. Kita mesti coba inovatif. Memang ada koridornya. DK PBB tidak mau membahas isu-isu yang di luar keamanan dan perdamaian, memang koridornya itu.

Kita inovasinya bagaimana bisa membawa isu Palestina dari sisi lain. Misal penanganan pengungsi yang tidak terkoordinasi yang bisa mengganggu peace and security. Bagaimana kejahatan trans nasionalnya dari sisi traficking (perdagangan manusia), apabila pengungsi Palestina jadi korban perdagangan manusia. Jadi harus inovatif melihatnya. Ini akan kita lakukan.

Karena kalau pengungsi tak ditangani bisa mengancam isu peace security. Termasuk kemanan pengungsi, risiko pengungsi diradikalisasi itu juga bisa isu sendiri.

Kita sudah konsultasi dengan negara 14 (anggota DK PBB lain). Saya sudah ngomong sama Prancis, Inggris, Indonesia yang akan kita bawa 4+1 kita ada isu Palestina, mereka bilang juga.

Problemnya adalah bagaimana menjawab ekspektasi dalam negeri. Orang pikir kalau kita di DK PBB bisa seperti AS. Pada kenyataannya tidak. Jadi ini problemnya, jadi memang harus outreach (mendekati berbagai stakeholder) baik ke parlemen, akademisi atau ormas mengenai situasi di DK PBB. Semua orang lihat tidak mau tahu ke dalam (DK PBB). Tidak tahu di dalam DK PBB ini ada veto, ada yang tidak mau isu ini. Begitu ada isu Palestina ini, mereka veto. Nah kita harus kerja sama dengan mereka nih, di tengah ekspektasi masyarakat tinggi soal Palestina.

Jadi isu ini akan kita bawa, 15 anggota DK PBB tahu kita bawa isu Palestina. Sekarang bagaimana membawa isu yang bisa disepakati bersama dengan negara-negara yang punya veto. 

Kita kan ingin pembahasan Palestina berakhir dengan sesuatu yang berarti. Kalau Amerika Serikat bilang (sebuah resolusi mengenai Palestina) tidak adil, ya habis itu.

Langkah yang akan diambil Indonesi ke negara P5 khususnya AS dalam bentuk dialog?

Kita bukan dialog lagi nanti kita konsultasi. Jadi namanya konsultasi bilateral ke masing-masing satu negara.  Saat kita jadi presiden, Indonesia akan mengangkat isu apa itulah yang dijelaskan ke negara lain. Kemudian kita minta mereka akan kontribusi apa.

Karena kita ingin menghasikan sesuatu yang berarti. Kalau kita lihat spektrum keputusan DK PBB yang paling menonjol itu kan resolusi yang paling rendahnya di sini statement to media. Untuk mencapai ini (resolusi) kan harus didukung secara penuh oleh 15 anggota DK, tidak boleh ada veto.

Ini makanya kita akan konsultasi. Dan hal itu (konsultasi) itu sudah berjalan, kita sudah kemana-mana. P5 kita sudah jalan, Prancis, Inggris, bahkan Prancis yang datang ke sini. Jadi pas kita masuk, orang sudah tahu kita mau apa. jadi tidak kaget.

Tanggapan atas konsultasi ini?

Mereka setidaknya tahu dan ada beberapa yang mereka dukung, ada beberapa mereka identifikasi untuk bekerja lebih. Tapi, setidaknya Inggris dan Prancis mendukung kita membawa isu palestina.

Tetapi paling tidak dari lima anggota tetap DK PBB, empat memberikan respons bagi kepada kita. Kita juga mengukur dan saling mengerti, sekarang tinggal mengupayakan kesepakatan. Tapi bukan cuma kita loh yang berkepentingan untuk konsultasi, mereka pun datang ke sini. (Bersambung).


(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi