Konflik Rohingya Berakar dari Masalah Suku dan Ras
Direktur Burma Human Rights Kyaw Win di Wisma Antara, Jakarta, Rabu 14 November 2018. (Foto: Spmn
Jakarta: Satu tahun sudah ratusan ribu etnis minoritas Rohingya pergi meninggalkan Rakhine State, Myanmar. Mereka pergi karena merasa terancam dengan operasi militer Myanmar di wilayah tersebut pada Agustus 2017. 

Saat ini, para Rohingya hidup di kamp penampungan di perbatasan Bangladesh dan bergantung pada bantuan internasional. Sebagian dari mereka enggan direpatriasi ke Myanmar karena merasa belum mendapat jaminan keamanan.

Direktur Burma Human Rights yang berbasis di London, Inggris, Kyaw Win, mengatakan bahwa konflik Rohingya ini tak lepas dari permasalahan suku dan ras yang ada di Myanmar.


"Kita tahu bahwa Rohingya merupakan minoritas di Myanmar. Itulah sebabnya Rohingya tak bisa mendapatkan status kewarganegaraan karena mereka dianggap pengungsi yang datang," kata Kyaw di Wisma Antara, Jakarta, Rabu 14 November 2018. Ia merujuk pada sikap pemerintah Myanmar yang menganggap Rohingya adalah imigran gelap asal Bangladesh.

"Pemberian status warga negara adalah kunci, jika ingin masalah ini selesai. Tetapi kita tahu bahwa Myanmar tak menginginkan Rohingya," lanjut dia.

Baca: PBB Tuduh Myanmar Enggan Investigasi Kasus Rohingya

Bahkan, Kyaw berujar bahwa permasalahan status dan keberadaan Rohingya di Rakhine sudah mendarah daging di Myanmar sejak zaman dahulu.

Sementara mengenai repatriasi, Kyaw setuju dengan pendapat Wakil RI untuk Komisi HAM ASEAN Dinna Wisnu yang mengatakan bahwa proses itu sebaiknya ditunda untuk sementara.

"Kita juga sudah mewawancarai beberapa Rohingya di Cox’s Bazar. Mereka lebih memilih untuk bunuh diri daripada kembali ke Rakhine untuk saat ini. Kondisi ini sangat memprihatinkan," tutur dia.

Kyaw menambahkan, militer Myanmar harus sadar bahwa operasi militer di Rakhine tahun lalu jelas menyisakan trauma yang mengerikan bagi Rohingya. Bahkan, mereka merasa takut jika harus kembali ke Rakhine dalam waktu dekat.

Terkait operasi di Rakhine, Myanmar menegaskan hanya memburu kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai operasi militer Myanmar dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis.




(WIL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id