Baca juga: PM Papua Nugini Resmi Mengundurkan Diri.
Mantan menteri keuangan ini mengancam perusahaan penebangan asing dan bersumpah untuk mengubah undang-undang sumber daya yang mendukung kesepakatan gas baru-baru ini senilai US13 miliar antara Papua Nugini dengan Total dan ExxonMobil.
Beberapa jam setelah terpilih, Marape mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia "tidak bermaksud untuk mengusir investor kita" tetapi bersikeras "undang-undang sumber daya kita sudah ketinggalan zaman”.
"Siapa bilang satu konglomerat dari luar akan datang dan memberi tahu saya bahwa saya bisa mengubah hukum untuk negara saya?" dia bertanya.
"Saya punya hak untuk mengubah dan mengubah undang-undang sumber daya untuk negara saya. Kami akan mencari keuntungan maksimal dari apa yang Tuhan berikan kepada negara ini dari semua sumber daya alam,” tegas Marape, seperti dikutip AFP, Kamis, 30 Mei 2019.
Salah satu negara paling miskin di Asia, Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, yang meliputi ladang gas besar.
Proyek ExxonMobil dan Total Papua LNG, yang ditandatangani pada bulan April, akan menggandakan ekspor gas Papua Nugini dan menjadikan negara itu pemain global yang signifikan. Marape - yang berasal dari provinsi Hela yang kaya energi - pada bulan April mengundurkan diri dari pemerintah, mengeluhkan hasil kontrak yang tidak didistribusikan secara adil.
Dia juga mengatakan Papua Nugini tidak perlu perusahaan asing yang beroperasi di sektor ekspor kayu yang menguntungkan di negara itu.
Aturan penebangan global yang lebih ketat dan deforestasi yang meluas di Indonesia telah menyebabkan para penebang,-terutama dari Tiongkok- mengalihkan perhatian mereka ke hutan Papua Nugini yang luas.
Marape menggantikan Peter O’Neill yang mengundurkan diri pada Rabu 29 Mei. O’Neill adalah sosok yang menjadi pendorong kesepakatan ekspor gas Papua Nugini dengan Total dan ExxonMobil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
