"Pentingnya pencegahan kasus-kasus sandera, menjadi fokus kita. Bukan hanya upaya pembebasan, tapi juga untuk pencegahan," kata Judha di Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.
Dia mengatakan perlu disediakan ekonomi alternatif untuk para anak buah kapal (ABK) Indonesia agar tidak kembali bekerja dengan kapal berbendera negara lain. Ini bertujuan mencegah terjadinya penyanderaan yang dilakukan perompak atau kelompok teror seperti Abu Sayyaf.
"Dengan konteks ini, bagaimana melakukannua, karena situasinya memang tidak aman. Ya mereka perlu disediakan ekonomi alternatif di Indonesia," terangnya.
"Dengan demikian, mereka punya pilihan untuk bekerja di Indonesia sehingga tidak mengambil risiko ketika bekerja sebagai anak buah kapal ikan di wilayah Sabah," imbuh Judha.
Pernyataan Judha ini merujuk pada tiga anak buah kapal asal Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf pada September lalu. Beberapa waktu lalu, dalam sebuah video, mereka meminta agar pihak perusahaan tempat bekerja dan Presiden Joko Widodo membebaskan mereka dengan memberikan uang tebusan sebesar Rp8,1 miliar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta bantuan kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait pembebasan para WNI yang disandera.
Selama lima tahun terakhir, total ada 43 kasus penyanderaan WNI di luar negeri, dengan 36 diantaranya terjadi di Filipina selatan. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina.
Hasil dari trilateral itu adalah joint patrol di wilayah perbatasan ketiga negara yang rawan penculikan. Namun, beberapa kasus penculikan terakhir yang dialami WNI, terjadi di wilayah Sabah, Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
