Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu Judha Nugraha. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemenlu Judha Nugraha. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta

Kemenlu-KKP Bersatu Cegah Kasus Sandera ABK

Internasional kemenlu wni
Marcheilla Ariesta • 03 Desember 2019 19:40
Jakarta: Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan pihaknya sudah membahas pencegahan kasus sandera dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 
"Pentingnya pencegahan kasus-kasus sandera, menjadi fokus kita. Bukan hanya upaya pembebasan, tapi juga untuk pencegahan," kata Judha di Jakarta, Selasa 3 Desember 2019.
 
Dia mengatakan perlu disediakan ekonomi alternatif untuk para anak buah kapal (ABK) Indonesia agar tidak kembali bekerja dengan kapal berbendera negara lain. Ini bertujuan mencegah terjadinya penyanderaan yang dilakukan perompak atau kelompok teror seperti Abu Sayyaf.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan konteks ini, bagaimana melakukannua, karena situasinya memang tidak aman. Ya mereka perlu disediakan ekonomi alternatif di Indonesia," terangnya.
 
"Dengan demikian, mereka punya pilihan untuk bekerja di Indonesia sehingga tidak mengambil risiko ketika bekerja sebagai anak buah kapal ikan di wilayah Sabah," imbuh Judha.
 
Pernyataan Judha ini merujuk pada tiga anak buah kapal asal Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf pada September lalu. Beberapa waktu lalu, dalam sebuah video, mereka meminta agar pihak perusahaan tempat bekerja dan Presiden Joko Widodo membebaskan mereka dengan memberikan uang tebusan sebesar Rp8,1 miliar.
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta bantuan kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait pembebasan para WNI yang disandera.
 
Selama lima tahun terakhir, total ada 43 kasus penyanderaan WNI di luar negeri, dengan 36 diantaranya terjadi di Filipina selatan. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina.
 
Hasil dari trilateral itu adalah joint patrol di wilayah perbatasan ketiga negara yang rawan penculikan. Namun, beberapa kasus penculikan terakhir yang dialami WNI, terjadi di wilayah Sabah, Malaysia.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif