medcom.id, Jakarta: Kelompok separatis Papua yang menyebut dirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Namun mereka sudah sepatutnya melupakan keinginan itu.
Sub Committee on Legal and Institutional Issues (SICLI), yang mengatur pembuatan panduan aturan dalam MSG hingga saat ini belum menentukan aturan main untuk bergabunnya sebuah pihak ke dalam MSG.
(Baca: Kemlu RI: Tak Ada Tempat Bagi UMLWP Jadi Anggota MSG).
(Baca: Kemlu RI: Tak Ada Tempat Bagi UMLWP Jadi Anggota MSG).
Namun dengan Papua Nugini yang akan menjadi Ketua MSG yang dimulai pada Januari 2017, penentuan anggota penuh akan dilakukan pada pertemuan tingkat kepala negara. Pertemuan itu akan berlangsung sekitar September 2017.
"Pesen saya, untuk teman-teman di UMLWP, berhenti mimpi untuk jadi anggota penuh dan lebih realistis bahwa tidak mungkin untuk jadi anggota penuh," ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (23/12/2016).
"Gini masalahnya kan di Sicli itu guideline (panduan) dan norma untuk jadi anggota penuh itu belum ada. Maka kita dorong selesaikan dulu internal mereka (MSG). Dengan demikian udah jelas kan, tentu saja kriteria yang akan mereka gunakan antara lain penghormatan atas integritas wilayah, kedaulatan dan hukum internasional," imbuh Desra.
"Dari situ kan udah jelas dengan kriteria itu ULMWP tidak akan masuk. Jadi ketika norma jelas, guideline jelas ya dengan senang hati kita membuka kemungkinan sebagai anggota penuh. Kalaupun kita mengajukan sekarang, di mereka pun belum siap kriteria pasti akan ada perdebatan di mereka," lanjutnya.
Untuk itu, Indonesia mendorong MSG untuuk menyelesaikan isu internalnya terlebih dahulu. Dengan demikian akan lebih jelas kriteria yang akan MSG gunakan untuk menentukan sebuah pihak menjadi anggota penuh.
"Dengan ada kriteria. Isu ULMWP tidak akan menjadi isu lagi," tegas Desra.
Bagi Indonesia sendiri MSG sangat penting, karena isu dalam MSG bukan saja masalah ekonomi tetapi juga kedaulatan.
kedua, diplomasi Indonesia juga dinilai kurang mengarah kepada Pasifik. Jadi sudah waktunya dari strategis kepentingan politik melihat kepada Pasifik.
Ditanya mengenai dialog dengan pemerintah dan ULMWP, Desra menyebutkan kemungkinan itu selalu ada. Tetapi hingga saat ini belum ada usulan ataupun tawaran mengenai dialog itu.
"Intinya, kalaupun ada usulan dialog, kita akan bilang kita terbuka sepanjang di bawah rambu-rambu NKRI," pungkas mantan Wakil Tetap RI di PBB itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
