PM Australia Minta Tiongkok Putuskan Pasokan Minyak untuk Korut

medcom.id, Sydney: Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull meminta Tiongkok bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Korea Utara (Korut).

 

Turnbull menyebutkan salah satu cara yang bisa dilakukan Tiongkok adalah dengan memotong pasokan minyak untuk Korut. Menurutnya, menahan perekonomian Korut sebagai jalan untuk menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea tanpa konflik.

 

Dari laman The Guardian, Kamis, 31 Agustus 2017, Turnbull mengatakan Tiongkok harus tegas dalam mengubah sekrup ekonomi negara tetangganya tersebut.

 

"Tiongkok sejauh ini memiliki pengaruh terbesar di Korea Utara. Sekarang, Beijing harus benar-benar melangkah dan membawa rezim ini turun," ujar Turnbull, saat diwawancara Radio John Laws di Sydney.

 

"Mereka berkomitmen untuk berhenti membeli batubara, biji besi, makanan laut dan produk lainnya dari Korea Utara. Mereka bisa melangkah lebih jauh dari itu, misalnya memotong pasokan minyak Pyongyang," imbuhnya.

 

Turnbull yakin jika Tiongkok memberikan sanksi ekonomi, konflik di Semenanjung Korea bisa diselesaikan.

 

Dia mengatakan pemimpin Korut, Kim Jong-un merupakan orang yang ceroboh dan berbahaya. Perilakunya bisa membawa kawasan itu dalam kebinasaan.
 
(Baca: Diancam, Korut Bakal Luncurkan Rudal Lebih Banyak).

 

Menurutnya, Jong-un berlagak seperti mafia. Oleh sebab itu, perlu ditunjukkan kepada rezim Jong-un bahwa ada konsekuensi besar atas tindakan mereka.

 

"Pada akhirnya, mungkin Korea Utara harus terisolasi penuh. Jika Tiongkok berhasil memotong pemasukan mereka, Anda juga berhasil memotong akses energi tersebut. Sehingga mereka bisa memperjuangkan hal yang lebih penting dari sekedar rudal, yakni membangun masyarakat yang lebih baik lagi," lanjut Turnbull.

 

Turnbull mengaku dirinya tidak berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sejak pertemuan G20 di Hamburg beberapa bulan lalu.

 

Serangan diplomatik meningkat sejak rezim Jong-un melepaskan sebuah rudal dan melewati utara Jepang pada Selasa lalu. Keesokan harinya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat mengecam peluncuran rudal tersebut.

 

Mereka kembali menerapkan sanksi bagi Korut bila tidak menghentikan program rudal balistik dan nuklirnya.
 

(FJR)