medcom.id, Jakarta: Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjelaskan masalah tuduhan dugaan korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menyeret namanya. Menurutnya kasus itu isu bisnis yang dipolitisir.
Meskipun sudah ada keputusan yang menyatakan bahwa PM Najib tidak terlibat dalam kasus ini, hantaman terhadap Najib masih terus muncul. Terakhir, Kementerian Kehakiman mengeluarkan gugatan perdata terkait kasus 1MDB.
"(Kasus 1MDB) ini merupakan satu isu bisnis sebenarnya, tetapi sayangnya isu ini diubah menjadi isu politik oleh musuh-musuh. Isu seperti ada kelemahan, yang dilakukan tidak sejalan dengan undang-undang dan sebagainya, biarkan diproses sebagai masalah bisnis dan diteliti berdasarkan undang-undang," ujar PM Najib dalam wawancara khusus dengan Metro TV di Program 30 Minutes, Jumat (5/8/2016).
"Pemerintah Malaysia yang pertama memutuskanuntuk mengambil tindakan. Kami membentuk PAC (public account committee) yang terdiri daripada petinggi publik dan badan-badan lain seperti MACC (Malaysia Anti-Corruption Commission), polisi dan bank negara, semua mengatur apa yang berlaku di 1MDB," lanjutnya.
"Tetapi sayangnya semua dijadikan isu politik oleh musuh-musuh tertentu. Mengenai gugatan dari DOJ (Departement of Justice AS), tidak melibatkan saya, Pemerintah Malaysia ataupun 1MDB. Itu hanya nama-nama lima orang yang disebut dalam gugatan perdata. Ini bukan kriminal tetapi perdata," imbuhnya.
Motif di balik politisasi isu 1MDB jelas terpapar bagi PM Najib. Kritikan pun diarahkan kepada pihak oposisi yang dianggapnya tidak senang dengan kepemimpinannya. Untuk itu pihak oposisi akan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkannya.
Wawancara Metro TV bersama PM Malaysia Najib Razak
Namun pada kenyataannya PM Najib mengatakan bahwa kubu Barisan Nasional yang menguasai pemerintahan saat ini, justru semakin kuat. Hal itu dibuktikan dari hasil kemenangan besar di pemilu Sarawak baru-baru ini. Hal serupa juga terjadi dalam dua pemilu sela di Sungai Besar dan Kuala Kangsar yang dinilainya sebagai bukti bahwa suara mayoritas dari Barisan Nasional melonjak tinggi.
"Jadi kalau ini dijadikan sebagai ukuran dalam demokrasi yang terbuka, rakyat telah membuat pilihan. Namun mantan PM Malaysia Tun Mahathir (Mohamad) menyatakan ingin menjadikan pemilu sela di Sungai Besar dan Kuala Kangsar sebagai referendum terhadap kepemimpinan saya," tuturnya.
"Jelas jika dijadikan referendum artinya rakyat memberikan dukungan semakin meningkat kepada kepemimpunan saya. Walaupun digunakan berbagai isu," tegasnya.
Meskipun tidak menepis adanya kelemahan di dalam tubuh 1MDB, mantan Menteri Pertahanan Malaysia itu menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan. Dengan CEO baru dan Kementerian Keuangan Malaysia yang mengambil alih 1MDB, Pemerintah Malaysia siap mengambil tindakan jika ada kasus lagi.
Sebelumnya diberitakan bahwa PM Najib Razak menerima aliran dana USD700 juta ke rekening pribadinya dari 1MDB. Namun berdasarkan keputusan pengadilan, PM Najib tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Selain bantahan dari Najib, pihak pengadilan juga menyatakan bahwa aliran dana yang ada di rekeningnya berasal dari sumbangan keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
