Jaksa Agung PNG, Alfred Manasseh, telah mengumumkan penyelidikan status kewarganegaraan dari semua 111 anggota parlemen buat memastikan apakah ada yang memegang kewarganegaraan ganda. Jika ada, mereka didiskualifikasi dari jabatan publik atau bahkan tidak bisa memberikan suara dalam pemilu negara.
Penyelidikan ini dipicu tuduhan dari anggota parlemen oposisi Bryan Kramer bahwa O'Neill memiliki kewarganegaraan Papua Nugini dan Australia, meskipun ia tidak menunjukkan bukti langsung.
Kramer mengatakan kepada Guardian Australia bahwa ia memiliki banyak sumber yang telah memberitahunya bahwa O'Neill memiliki kewarganegaraan Australia.
"Undang-undang kami mengharuskan orang dengan kewarganegaraan ganda, seperti di Australia, tidak diizinkan memegang jabatan," katanya.
"Itu akan mengkonfirmasi bahwa dia didiskualifikasi dari menjadi PM dan anggota parlemen," tegasnya, disitat dari laman Guardian, Jumat, 24 Mei 2019.
“Satu-satunya cara untuk memastikan kewarganegaraan O'Neill adalah untuk mendapatkan surat resmi yang mengatakan bahwa dia tidak sekarang, dan belum pernah menjadi warga negara Australia," kata Kramer.
O'Neill telah mengeluarkan pernyataan yang menyangkal bahwa ia adalah warga negara dari negara mana pun kecuali PNG, menyebut kisah itu "berita palsu".
"Saya tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain kecuali PNG sejak lahir," katanya. Dia mengaku dilahirkan di sebuah desa terpencil di perbatasan provinsi Teluk dan Dataran Tinggi Selatan.
"Saya sangat bangga bahwa orang-orang saya di sana merawat saya. Saya tidak memerlukan kewarganegaraan lain untuk membenarkan siapa saya," cetusnya.
Jaksa Agung mengatakan penting untuk melakukan penyelidikan semua anggota parlemen karena aturan kewarganegaraan ganda relatif baru, dan beberapa mungkin "secara tidak sengaja" memiliki kewarganegaraan dari
negara lain.
"Perdana menteri tidak memiliki kewarganegaraan ganda, itulah pengakuan yang saya terima dari perdana menteri, tetapi kami akan melakukan penyelidikan," kata Manasseh.
Dia berkata kepada ABC: "Segera setelah kami memeriksa, jika kami menemukan mereka belum menanggalkan kewarganegaraan ganda mereka, kami akan mengambil tindakan yang tepat buat mendiskualifikasi mereka dari jabatan anggota parlemen."
Kementerian Dalam Negeri Australia, yang bertanggung jawab atas pertanyaan kewarganegaraan, tidak menanggapi pertanyaan tentang kewarganegaraan O'Neill, beralasan departemen tidak mengomentari kasus-kasus individual.
Kasus ini dapat berubah menjadi gema dari krisis kewarganegaraan yang melanda politik Australia pada 2016-17, di mana 15 anggota parlemen dan senator didiskualifikasi karena memegang kewarganegaraan ganda.
Perkembangan terjadi di saat yang genting dalam politik Papua Nugini, setelah pengunduran diri sejumlah menteri tingkat tinggi baru-baru ini.
Para menteri ini lantas bergabung dengan oposisi, yang mengumumkan akan menyerukan mosi tidak percaya pada perdana menteri di awal Mei.
Sebelum pemungutan suara bisa digelar, perdana menteri menunda parlemen selama tiga pekan. Kramer mengatakan bahwa ketika dilanjutkan pada 28 Mei, oposisi akan mengajukan mosi tidak percaya pada perdana menteri.
Pada Senin malam, James Marape, kandidat perdana menteri oposisi, mengumumkan mundur dari predikat itu, menyisakan pertanyaan terbuka tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri jika O'Neill dijatuhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
