Profesor Departemen Studi Pertahanan King's College London, Geoffrey Till. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta
Profesor Departemen Studi Pertahanan King's College London, Geoffrey Till. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta

Indonesia Harus Beri Perhatian Penuh Pada Potensi Bahari

Internasional kemaritiman poros maritim dunia
Marcheilla Ariesta • 22 Januari 2020 03:37
Jakarta: Profesor Departemen Studi Pertahanan King's College London, Geoffrey Till mengatakan Indonesia harus memberi perhatian penuh pada potensi bahari. Pasalnya, potensi bahari Indonesia sangat banyak dan dilirik juga oleh banyak negara.
 
"Indonesia datang agak terlambat ke permainan maritim. Padahal Indonesia harus memberi perhatian penuh atas potensi bahari," katanya dalam diskusi di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa 21 Januari 2020.
 
Dia menambahkan Indonesia mungkin terlalu lama 'bermain' di daratan yang membuat potensi bahari tidak tersentuh. "Alasan yang sangat alami selama 20 hingga 30 tahun terakhir," ungkapnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, kunci untuk memberi perhatian pada potensi bahari salah satunya adalah kepemimpinan yang tegas. Pasalnya, untuk menjadi negara yang benar-benar berfokus pada maritim tidak bisa dilakukan dalam semalam.
 
Profesor Geoffrey menambahkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah perairan dinilai sangat strategis. Dari situ terlihat bahwa potensi bahari Indonesia sangat besar.
 
"Jika mengeksploitasi keunggulan potensinya, Indonesia berada dalam posisi yang sangat kuat. Namun harus dibarengi dengan kapasitasnya. Bukan hanya yurisdiksinya yang diklaim, tapi juga dapat menggunakannya," imbuh dia.
 
Akhir 2019, Indonesia dihebohkan dengan adanya kapal ikan Tiongkok yang dikawal penjaga pantai mereka masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Kapal-kapal nelayan itu mencuri ikan di perairan ZEE Indonesia.
 
Ini jelas melanggar hak berdaulat Indonesia atas perairan tersebut. Menurut hukum laut internasional (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat, yakni hak atas kekayaan alam di wilayah ZEE Indonesia.
 
Beberapa kali Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia dipanggil ke Kementerian Luar Negeri RI dan mendapat teguran. Bahkan, Indonesia mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok atas insiden ini.
 
Pemerintah Indonesia meminta Negeri Tirai Bambu menghormati hak berdaulat Indonesia yang diakui dalam UNCLOS 1982. Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus yang diklaim Tiongkok berdasarkan sejarah nenek moyang karena tidak diakui secara internasional.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif