Myanmar dituduh komunitas global melakukan pelanggaran serius di Rakhine, yang memicu terjadinya eksodus 700 ribu Rohingya ke Bangladesh.
Baca: Perjanjian Repatriasi Rohingya Masih Belum Jelas
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut operasi pemerintah Myanmar di Rakhine dapat disamakan dengan "pembersihan etnis." Selama ini, Myanmar selalu membantah tuduhan tersebut.
Untuk membuktikannya, Myanmar mengaku telah memecat Mayor Jenderal Maung Maung Soe, mantan komando barat di Rakhine. Myanmar menyebut ia dipecat karena "performa yang buruk."
Seperti dikutip dari AFP, Selasa 26 Juni 2018, pengumuman muncul usai UE menyebut Soe adalah satu dari tujuh petinggi di Myanmar yang terkena sanksi larangan bepergian dan pembekuan aset. Namun Myanmar menolak menghubungkan pemecatan ini dengan sanksi UE.
Otoritas Myanmar mengatakan Soe pertama kali dipindahtugaskan ke Rakhine pada November tahun lalu. Pemecatannya ini, lanjut Myanmar, adalah untuk "memeriksa tanggung jawab dirinya atas kelemahan-kelemahan pribadi saat bertugas menstabilkan Rakhine."
Soe juga menjadi target sanksi Amerika Serikat tahun lalu atas krisis Rohingya.
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah menghadapi kecaman global atas sikapnya yang cenderung diam terhadap isu Rohingya. Namun para pendukungnya mengatakan, Suu Kyi hanya memiliki sedikit kontrol terhadap aksi militer di negaranya sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
