Dikutip dari AFP, langkah mengejutkan Mahathir terjadi dalam kurun waktu 24 usai beberapa rival Anwar di Pakatan Harapan mencoba membentuk pemerintahan baru bersama sejumlah tokoh oposisi.
Koalisi baru itu nantinya disebut-sebut akan mendepak Anwar dan hampir seluruh dari Partai Keadilan Rakyat (PKR). Usaha ini dilakukan demi mencegah Anwar menjadi PM baru di Malaysia, seperti yang telah dijanjikan Mahathir beberapa tahun lalu.
Anwar dan Mahathir dikenal memiliki hubungan yang kurang harmonis. Namun keduanya berbaikan menjelang pemilihan umum Malaysia pada 2018. Kala itu, Mahathir berjanji akan menyerahkan kekuasaan ke Anwar.
Janji itu kemungkinan tidak akan terpenuhi, karena Mahathir mengundurkan diri dan koalisi Pakatan Harapan juga tidak lagi solid.
Anwar berencana bertemu Raja Malaysia petang ini. Meski hanya bersifat seremonial, seorang raja di Malaysia berperan sebagai penentu dalam penunjukan perdana menteri. Anwar disebut-sebut hendak mengatakan kepada raja bahwa dirinya memiliki cukup dukungan dari parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Namun, partai milik Mahathir, Partai Bersatu, telah mengumumkan akan keluar dari koalisi Pakatan Harapan -- mengindikasikan mereka dapat mencoba membentuk sendiri pemerintahan baru.
Sebelumnya, dua rival anwar dari partainya sendiri, Mohamed Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin, telah dipecat. Keduanya dipandang sebagai tokoh kunci dalam upaya membentuk pemerintahan baru dan mencegah Anwar menjadi PM Malaysia.
Pada 2018, Anwar bekerja sama dengan Mahathir untuk menumbangkan pemerintahan Najib Razak yang terjerat skandal korupsi 1MDB. Keduanya memimpin sebuah aliansi dan berhasil menang dalam pemilu 2018. Setelah menang, Mahathir berjanji menyerahkan kekuasaan kepada Anwar dalam kurun waktu dua tahun.
Namun Mahathir, yang pernah berkuasa sebagai PM dari 1981 hingga 2003, berulang kali menolak menyebutkan tanggal pasti pemindahan kekuasaan kepada Anwar. Penolakan ini memicu ketegangan di Pakatan Harapan yang terdiri dari empat partai.
Popularitas Pakatan Harapan merosot di tengah tudingan bahwa standar kehidupan di Malaysia semakin memburuk. Pakatan Harapan juga dinilai tidak mampu melindungi hak-hak etnis minoritas di Malaysia.
Menurut sejumlah laporan, pemerintahan baru yang hendak dibuat untuk menghalangi Anwar akan terdiri dari Partai Bersatu, United Malays National Organization (UMNO) dan juga sebuah partai Islam.
Sejumlah warga Malaysia geram atas wacana pembentukan pemerintahan baru ini. Mereka kesal karena pemerintahan di Malaysia berpotensi berganti begitu saja tanpa adanya pemilihan umum.
"Masyarakat tidak akan pernah setuju dengan pemerintahan 'pintu belakang' yang dibentuk secara egois hanya demi kepentingan segelintir pejabat," ucap pernyataan gabungan dari sejumlah grup aktivis dan akademisi di Malaysia.
Sebagian warga Malaysia menyerukan adanya pemilihan umum dini, meski para politisi terlihat hanya berusaha membentuk pemerintahan baru tanpa menggelar pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
